Uang Kartal
Selamat tinggal 2017, tahun duka cita, suka cita, dan pembelajaran yang bermanfaat. Selamat datang 2018, tahun digantungkannya harapan dan cita-cita yang mesti kudu harus direalisasikan. Banyak hal yang terjadi selama tahun 2017, terutama gejolak psikologis dan pembelajaran berharga dari proses trading saham. Suka cita ketika mendapatkan cuan dan duka cita ketika mengalami kerugian. Terlalu sayang jika momen-momen tersebut menguap dan hilang bersama waktu. Oleh karenanya, saya mencoba meringkas serpihan-serpihan cerita dan emosi di dalamnya dari pengalaman saya saat melakukan trading saham selama tahun 2017. Tahun 2017 adalah tahun kedua saya mengenal dunia saham. Akan tetapi, faktanya pada tahun 2015 sampai dengan 2016 tidak banyak transaksi saham yang saya lakukan sehingga minim sekali pengalaman dan pelajaran yang saya peroleh. Semoga tulisan ini kelak menjadi pengingat bagi saya dan sarana pembelajaran bagi pembaca agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama seperti yang telah saya alami.

Januari – Februari 2017
Momen bangkitnya saham-saham Bakrie tentu tidak akan dilewatkan bagi para trader untuk meraup cuan cepat. Momen kebangkitan saham Bakrie diawali ketika PT. Bumi Resources berniat merestrukturisasi utang-utangnya yang bejibun banyaknya. Manajemen BUMI berniat untuk mengkonversi utang menjadi kepemilikan saham bagi krediturnya. Saham BUMI yang sudah lama mati suri di harga gocap tiba-tiba terbang dan berhasil tembus ke harga 100 (100%) dalam waktu satu bulan pada bulan Oktober 2016. Saya ingat saat itu, ikut menikmati cuan karena berspekulasi dan nekat menggunakan fasilitas margin akibat pom-pom dari grup. Meski terlambat mengikuti laju BUMI dari harga gocap, saya berhasil memperoleh cuan dari BUMI sebesar 24%. Tidak berhenti di saham BUMI saja, termotivasi oleh cuan yang lebih banyak (greedy), saya pun lompat dari satu saham bakrie ke saham bakrie yang lain, BRMS, DEWA, bahkan hingga ELTY. Cuan paling besar saya rasakan dari saham ELTY. Dalam dua bulan, pada bulan Februari 2017 melalui saham ELTY saya memperoleh untung 96%.

Maret 2017
Pada bulan Maret 2017 pamor saham-saham Bakrie mulai meredup. Saham-saham Bakrie yang mencapai puncak tertinginya mulai berguguran pada bulan Maret. Saham BUMI dari harga tertinggi 505 turun menjadi 290 (-42,5%), BRMS dari harga tertinggi 154 turun ke 88 (-42,8%), DEWA dari harga tertinggi 105 turun ke 71 (-32,4%), dan ELTY dari harga tertinggi 105 kembali mati suri ke level gocap (-52,4%). Meskipun pada bulan sebelumnya saya memperoleh keuntungan pada saham-saham ini, saya juga mengalami kerugian pada saham bakrie yang lain, yaitu UNSP. Saya membeli UNSP pada harga 80 pada pertengahan Februari, tetapi pada akhir Februari UNSP kembali ke harga 50 tanpa berani melakukan cutloss. Yang paling menjengkelkan ketika para manajemen bakrie berencana melakukan kebijakan Reverse Stock (10:1) terhadap saham ini. Untuk menghindari kerugian yang lebih dalam terhadap realisasi kebijakan ini, akhirnya secara rela hati saya melakukan cutloss pada harga 50 (-37,5%).

Berakhirnya pamor saham-saham bakrie bukan berarti mengakhiri euphoria para trader terhadap saham-saham gorengan yang lain. Banyak saham yang tidak pernah terlihat di running trade tiba-tiba saling bermunculan, seperti TMPI, LMPI, DAJK, AKKU dan BCIP. Masih didasari rasa greedy dan “dendam” akibat kerugian pada saham UNSP, saya pun masih melakukan fast trading pada saham-saham gorengan (selain B7) agar tidak ketinggalan meraup keuntungan. Akan tetapi, bukan malah keuntungan yang diperoleh, justru kerugian yang berulang-ulang yang didapat. Kerugian dari kelima saham gorengan yang saya sebutkan sebelumnya secara cepat mengikis habis keuntungan yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya, bahkan hingga dalam posisi net loss. Berusaha menerima kekalahan, saya memutuskan untuk rehat sejenak dari aktivitas trading. Sejujurnya, semenjak kebangkitan saham Bakrie pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 itensitas trading yang saya lakukan sangat tinggi hingga mengganggu kegiatan utama. Dari sini saya memahami bahwa fast trade tidak sesuai dengan gaya saya karena begitu menguras waktu, energi, dan emosi.


Sebulan berselang, tepatnya pertengahan bulan April 2017, seorang teman dekat menunjukkan chart saham KBLI. Dia berbagi cerita bahwa dengan menggunakan Technical Analysis, yang mana teman saya mengamati pergerakan chart KBLI telah membentuk pola flag, secara konsisten dia menambah porsi kepemilikan di saham KBLI. Pada akhirnya, setelah menunggu kurang lebih tiga bulan lamanya, dia berhasil meraup keuntungan maksimal yang diakuinya sebagai keuntungan terbesar dia selama berkecimpung dalam aktivitas saham. Saya memahami bahwa seorang investor/trader adalah seorang pembelajar dan seorang yang mampu mengelola emosinya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk belajar kembali tentang Technical Analysis. Hal pertama yang saya pelajari adalah tentang candlestick, pola-pola grafik, dan support-resistance. Pola grafik yang menjadi favorit saya adalah double bottom, flag, dan cup n handle. Ketiga pola grafik tersebut terbukti telah memberikan keuntungan bagi saya, seperti pola double bottom pada saham SDMU.

Dari pengalaman selama tahun 2017 sebenarnya saya ingin menekankan beberapa poin bagi orang-orang yang akan memulai atau baru mengenal dunia saham.
  • seperti yang ditekankan oleh para master trader atau investor kawakan, hal utama dan pertama yang mesti dikuasai oleh trader/investor adalah psikologis trading (emosi). Baru setelahnya ilmu teknis lain yang berkaitan seperti technical analysis, fundamental analysis, dan manajemen porto;
  • jangan pernah menggunakan fasilitas margin. Percayalah, hal ini akan memainkan emosi kita. Selain itu, meskipun kita memperoleh keuntungan maksimal karena menggunakan fasilitas margin, saya akhirnya menyadari bahwa tidak ada keberkahan di dalamnya;
  • lindungi modal anda. Sebaiknya tidak mengambil posisi terhadap saham-saham gorengan yang tidak jelas kondisi fundamental perusahaannya. Tetapi ketika sudah masuk ke jenis saham ini, jangan takut untuk cutloss. Lakukan cutloss sebesar risiko yang mampu anda terima atau lakukan cutloss jika sudah menyentuh level support yang telah anda tetapkan. Alangkah bijaknya jika kita mau belajar dan bisa menggunakan fasilitas auto sell/auto buy dari fitur aplikasi trading yang ada. Fitur ini akan “mendisiplinkan” anda dan bisa digunakan sebagai alat pencegah kerugian yang lebih dalam;
  • riding the wave. Saya memilih melakukan trading secara swing (tiga – enam bulan). Akan tetapi, tetap menyisakan porsi kecil dana untuk melakukan fast trading dengan mengikuti trend dan berita positif yang ada di belakangnya.




Seandainya ditanya siapa orang Indonesia yang jago bikin pesawat terbang? Niscaya sebagian besar masyarakat Indonesia pasti akan menjawab B.J. Habibie. Pengetahuan masyarakat didasarkan pada keahlian yang dimiliki Habibie, bahkan seperti menjadi trademark yang tersemat padanya. Jenjang keahlian Habibie dimulai pada tahun 1955 dimana Habibie memperoleh beasiswa penuh di Rhein Westfalen Aachen Technische Hochschule (RWTH). Habibie memilih jurusan Teknik Penerbangan dengan spesialisasi Konstruksi pesawat terbang karena pemikirannya tentang pentingnya penguasaan Teknologi yang berwawasan nasional, yakni Teknologi Maritim dan Teknologi Dirgantara di Indonesia kala itu. Beberapa karya Habibie dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang antara lain yaitu pesawat Angkut Militer TRANSALL C-130, Hansa Jet 320 (Pesawat Eksekutif), Airbus A-300 (untuk 300 penumpang), CN – 235, dan N-250. 

10.000 hour rule 
10.000 hour rule adalah “aturan” yang sudah tak asing. Aturan ini dikemukakan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya “Outlier” yang menjelaskan bahwa dibutuhkan 10.000 jam bagi seseorang untuk menjadi ahli dalam bidangnya (mastery of field). Jika ditahunkan, kurang lebih 10 tahun lamanya dengan syarat seseorang tersebut harus mengalokasikan waktunya minimal 2,5 jam setiap harinya untuk belajar dan menambah kemampuannya secara konsisten sesuai bidang keahlian yang menjadi ketertarikannya.


Habibie, jika dihitung dari tahun 1955, sebenarnya telah mencapai keahliannya di bidang konstruksi pesawat terbang pada tahun 1965 atau saat berusia 30 tahun. Pada tahun 1965 pula, Habibie menyelesaikan pendidikan S-3 nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur (Doktor Teknik). Habibie kemudian bekerja sesuai dengan keahliannya di bidang pesawat terbang di Jerman. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie mendapatkan gelar “kedudukan terhormat”, baik secara materi maupun intelektualitas, oleh orang-orang Jerman. 

Akan tetapi, banyak kritik yang dikemukakan terhadap 10.000 hour rule. Brad Stulberg, co-author dari buku "Peak Performance: Elevate Your Game, Avoid Burnout, and Thrive with the New Science of Success" kepada Business Insider mengatakan bahwa berdasar penelitian psikologis, expertise dikembangkan berdasarkan bagaimana cara berlatih (the way you practice) bukan pada seberapa banyak waktu yang dicurahkan (the time you devote). Dari sini berkembang konsep baru yang disebut deliberate practice. Dalam deliberate practice, seseorang harus sepenuhya fokus dalam mempelajari keterampilan yang sedang dikerjakan dan meminimalkan gangguan/distraksi sebanyak mungkin, contohnya gangguan dari smartphone. Menjadi fokus sangat membutuhkan banyak energi. Umumnya, seseorang dapat bertahan dalam level tersebut (deliberate practice) selama 60 sampai 90 menit setiap waktu, atau mungkin dua jam paling lama, sehingga istirahat sangat dibutuhkan setelahnya. 

Selain itu, 10.000 hour rule seakan menjadi barrier bagi seseorang untuk mulai mempelajari keahlian baru, khususnya bagi orang-orang yang belum menemukan apa yang menjadi bidang ketertarikannya. Jika kita mempercayai aturan ini, yaitu butuh waktu lama agar dapat merasakan hasilnya atau mencapai suatu expertise tertentu, maka akan sedikit sekali dorongan dari dalam diri untuk memulainya. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah dengan cukup berlatih hingga mencapai hasil tertentu, yaitu output terukur, yang kita harapkan, tidak untuk mendapatkan status level atau pengakuan kompetitif tertentu. Mendapatkan status level tertentu merupakan output yang diinginkan oleh seorang expert. Lalu bagaimana sebaiknya kita memulai suatu keahlian baru? 

20 hour rule 
Josh Kaufman melakukan penelitian serupa dan mempraktikannya pada dirinya. Dalam bukunya, "The First 20 Hours: How to Learn Anything...Fast", Josh mengungkapkan bahwa hal terbaik dari penggunaan aturan 20 jam adalah untuk mengukur ketertarikan kita dalam mengawali langkah mempelajari keahlian baru. Apakah kita bersedia meluangkan waktu dan menjadwalkan latihan (deliberate practice) secara konsisten 40 menit setiap harinya selama sebulan? Jika tidak, berarti kita tidak tertarik pada bidang tersebut dan sebaiknya mencari bidang lain yang menarik bagi kita.


Mastering New Skill dalam 20 jam 
Terdapat tiga tips yang diberikan oleh Josh Kaufman untuk menguasai keahlian baru, yaitu: 
Pertama, putuskan apa yang bisa kamu lakukan. Josf Kaufman menyebutnya sebagai “target performance level”. Jika seseorang sudah memiliki pandangan tentang ingin menjadi seberapa bagus dia ke depannya, akan menjadi lebih mudah untuk menemukan metode latihan yang sesuai demi mencapai tujuan yang diinginkannya secepat mungkin. 
Kita bisa mengawali dari apa yang dekat dengan kita atau dengan sesuatu yang biasa kita gunakan. Tentu kita pernah dengar cerita tentang Nabi Musa ketika berbicara langsung dengan Tuhan dan mendapat mukjizat. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya yang seketika berubah menjadi ular. Atau saat dikejar pasukan Fir’aun, Tuhan perintahkan untuk mengetukkan tongkatnya ke tanah yang pada akhirnya membelah lautan. Kenapa harus menggunakan tongkat? Kenapa tidak menggunakan batu, pasir, atau mungkin sesuatu yang berharga seperti emas? Karena tongkat adalah alat yang berada terdekat dengan Musa dan selalu digunakan dalam kegiatannya. Begitu pun dengan kita, putuskan apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan alat atau kebiasaan yang kita lakukan, seperti editing foto/video, berkebun, yang suka mainan air mungkin dengan mencoba aquascape, dll. 


Kedua, pecah keahlian yang ingin dicapai menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini disebut “deconstruction”. Kebanyakan keahlian sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa keahlian kecil (subskills) yang digunakan pada satu waktu yang sama. Dengan memecah (breaking down) keahlian tersebut menjadi beberapa bagian kecil, akan menjadikannya lebih mudah untuk memulai mempelajarinya serta menghilangkan kondisi kewalahan ke depannya. Kalau saya sendiri, sebenarnya telah berkomitmen untuk menguasai satu keahlian yang menjadi ketertarikan saya, yaitu mem-valuasi fundamental perusahaan. Keahlian ini bisa di break down menjadi beberapa subskills, seperti mampu membaca dan memahami laporan keuangan, matematika sederhana, olah data menggunakan excel, bagaimana memahami proses bisnis perusahaan, memahami kondisi makroekonomi, hingga networking. 

Ketiga, awalilah latihan pada subskills yang paling penting. Dengan memfokuskan awal latihan pada subskill yang paling penting dan kritikal, seseorang akan merasakan secara dramatis peningkatan keahlian yang dicapai setelah beberapa jam latihan. Berlanjut dari poin kedua, subskills utama yang harus saya kuasai tentu saja bagaimana cara membaca laporan keuangan. Subskills ini sudah saya peroleh karena basic saya yang berasal dari akuntansi. Sehingga untuk ke depannya saya perlu mempelajari subskills lain yang sesuai hingga mencapai keahlian yang saya inginkan. Yang perlu diingat bahwa latihan di sini bukan sekedar latihan, melainkan deliberate practice. Cukup alokasikan 45 menit setiap hari, maka akan kita lihat perubahan yang ada dalam satu bulan ke depan. 



sumber: sachachua.com (gambar visual dari buku Josh Kaufman)

....

Tulisan ini dibuat sebagai dasar keyakinan bagi penulis untuk mengembangkan keahlian yang sedang dijalani oleh Penulis saat ini, khususnya terkait dengan fundamental analysis (valuation). Tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki kemauan bukan?


Undang-undang APBN 2018 telah disahkan oleh DPR pada 25 Oktober 2017 yang lalu. Dalam APBN tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7. Arah kebijakan fiskal tahun 2018 tersebut bersifat ekspansif yang diharapkan mampu mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing sehingga pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal yang ekspansif pada APBN artinya adalah belanja yang melebihi pendapatan. Untuk apa sajakah belanja tersebut? Salah satunya, terkait aparatur negara kebijakan belanja negara diarahkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta menjaga kesejahteraan pensiunan. Nampaknya menarik.



Berikut penjelasan yang dituangkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2018 tentang reformasi program pensiun PNS.

Pelaksanaan program pensiun masih memiliki berbagai tantangan. Pertama, besaran manfaat pensiun yang diterima oleh para PNS ketika memasuki masa pensiun saat ini masih belum memadai (inadequate benefit) untuk membiayai kehidupan yang layak. Besaran manfaat pensiun PNS sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai setiap bulan adalah sebesar 2,5 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap tahun masa kerja. Adapun masa kerja yang diperhitungkan dalam manfaat pensiun adalah maksimal 30 tahun. Dengan demikian, besaran maksimum manfaat pensiun yang diterima adalah sebesar 75 persen, dan sekurang-kurangnya 40 persen dari gaji pokok serta tidak boleh kurang dari Gaji Pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri yang berlaku. Sementara itu, total penghasilan yang diterima PNS (take home pay) saat ini pasca dilaksanakannya kebijakan reformasi birokrasi lebih besar dibandingkan dengan gaji pokok.
Penggunaan gaji pokok sebagai dasar perhitungan manfaat pensiun PNS menimbulkan gap yang cukup signifikan pada besaran manfaat pensiun yang diterima setiap golongan PNS dibandingkan dengan take home pay semasa aktif. Hal tersebut terjadi karena pada take home pay PNS terdapat komponen pendapatan lainnya, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, yang jumlahnya dapat lebih besar dari gaji pokok. Hal ini terutama terjadi pada PNS yang berada pada golongan tinggi dan memiliki jabatan struktural/fungsional. Sehingga, semakin tinggi golongan seorang PNS pada saat pensiun, penghasilan yang diterima (replacement ratio) saat pensiun semakin kecil. Dengan demikian kesinambungan penghasilan PNS ketika memasuki purnabakti akan sulit terwujud.
Rendahnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh PNS saat pensiun, secara tidak langsung dapat berimplikasi pada tingkat korupsi yang terjadi saat ini. PNS yang memegang jabatan publik berpotensi memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun saat menjelang pensiun. Best practices sebagaimana yang menjadi rekomendasi International Labour Organization (ILO) adalah replacement ratio minimal sebesar 40 persen agar seseorang dapat hidup yang layak setelah memasuki masa pensiun.
....
Reformasi program pensiun PNS perlu dilakukan sebagai salah satu bagian dari proses reformasi birokrasi secara keseluruhan dalam rangka menghasilkan sumber daya aparatur sipil negara yang berkualitas. Program Pensiun PNS perlu ditata ulang agar dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi dan adil bagi pensiunan. Program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali. Secara umum substansi program pensiun PNS hendaknya dapat memberikan manfaat yang cukup (adequacy) dengan memperhatikan kemampuan peserta dan Pemerintah (affordable), namun dapat menjamin keberlanjutan program pensiun PNS. Untuk itu, reformasi pensiun perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk mencari keseimbangan antara kecukupan manfaat dan beban APBN yang terkendali, sinergi antar program terkait, dan transisi dari program pensiun yang berlaku saat ini.
Pemerintah akan melaksanakan upaya perbaikan program pensiun secara bertahap untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan bagi PNS di masa purnabakti. Pertama, perlunya dilakukan perubahan dalam perhitungan dasar manfaat pensiun PNS, sehingga tidak lagi berdasarkan gaji pokok saja, tetapi berdasarkan atas take home pay. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesinambungan kesejahteraan bagi PNS pada masa purnabakti, serta produktivitas, profesionalisme, dan integritas PNS di masa aktif tetap terjaga.

Reformasi tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sesuai amanah UU tersebut, PNS berhak memperoleh: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi. Saat ini baru program JKK dan JKm bagi ASN yang telah diimplementasikan dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, serta program JKN bagi PNS yang telah terintegrasi dengan SJSN dan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pelaksanaan program JP dan JHT bagi PNS yang saat ini berlaku masingmasing berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan amanat Undang-Undang ASN, maka Pemerintah saat ini dalam proses pembahasan penyusunan kembali sistem JP dan JHT bagi PNS.

Perubahan penerapan desain program JP dan JHT PNS saat ini menjadi desain baru diyakini memiliki potensi risiko fiskal yang cukup besar, baik secara jangka menengah maupun jangka panjang, apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Kita tentu berharap pengelolaan keuangan negara senantiasa dilakukan secara prudent.

Sekian .. . .  


Waktu itu, Dony menyimpan tabungannya pada celengan sapi di sudut kamar tidurnya. Namun, sang ibu tahu dan mengecek celengan tersebut dari waktu ke waktu. Hingga suatu saat si anak sadar dan ingin agar ibunya tidak bisa memantau celengannya. Kemudian Dony membeli celengan sapi baru dan menyimpannya di rumah Rony, temannya. Untung saja, ibu Rony jarang mengecek tabungan Rony karena kesibukan pekerjaan. Anak lain di sekitar rumah mereka mengetahui hal tersebut dan berpikir hal itu bagus dilakukan, sehingga semuanya menyimpan celengan sapi masing-masing di rumah Rony. Malangnya, suatu hari, ibu Rony menemukan banyak celengan sapi di lemari anaknya. Dia marah, lalu menelepon semua orangtua teman anaknya dan mengadukan bahwa anak-anak mereka menyembunyikan uang di lemari anaknya. Seperti itulah yang terjadi dengan kebocoran panama papers. Jadi, banyak pihak penting yang menyembunyikan "celengan sapi"-nya di rumah Rony, yakni di Panama.

- Reddit, DanGliesack –
 
Cerita anak dan celengan sapi diatas merupakan cerita sederhana kebocoran dokumen rahasia “Panama Papers” yang disampaikan oleh jurnalis Reddit, DanGliesack.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama sehingga disebut sebagai ”Panama Papers”. Setidaknya terdapat 12 pemimpin dunia, 128 politisi dan pejabat publik, beserta ratusan pejabat, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas, dan orang penting lainnya disebut dalam dokumen yang mengungkap aneka dugaan praktik skandal keuangan rahasia. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apa alasan para pesohor ini menyimpan “celengan sapinya” di Panama. Keberhasilan dalam mengungkap dokumen tersebut merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists, sebuah koran dari Jerman SüddeutscheZeitung dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.

Pihak-pihak dalam Panama Papers tersebut terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah offshore (tax haven countries). Data dengan kapasitas 2,6 terabyte dengan periode pencatatan selama 40 tahun sejak 1977 sampai awal 2015 memuat informasi lebih dari 214.000 perusahaan cangkang pada 21 jurisdiksi offshore. Informasi tersebut memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia offshore bekerja dalam mengalirkan uang gelap di jagat finansial global secara rahasia. Sehingga mendorong lahirnya banyak modus dalam merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan, walaupun kepemilikan perusahaan cangkang pada dasarnya tidak melawan hukum.

Istilah baru yang muncul dalam Panama Papers yang mungkin awam di telinga masyarakat Indonesia adalah “Perusahaan Cangkang”. Nah, dalam bahasa Inggris perusahaan cangkang disebut sebagai shell corporation, dan dapat disamakan sebagai conduit company atau special purpose vehicle company. Di Indonesia, perusahaan cangkang disebut juga sebagai perusahaan boneka. PPATK mendefenisikan shell corporation sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sebagai penghindar pajak (tax avoidance) untuk bisnis yang sah. Fungsi penghindaran pajak inilah yang membuat perusahaan cangkang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan ‘manuver-manuver’ keuangan. Untuk memuluskan hal tersebut, terdapat firma-firma yang berlaku sebagai pembuat perusahaan cangkang. Keberadaannya biasanya terletak di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven countries) seperti Panama, Barbados, Hong Kong dan British Virgin Islands (BVI). Dimana Mossack Fonseca merupakan salah satu dari firma tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan penghindaran pajak (tax avoidance), lalu apakah tax avoidance ini bertentangan dengan undang-undang? James Kessler (2004) menyimpulkan tax avoidance sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema penghindaran pajak di banyak negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance). Bisa saja terjadi perbedaan pandangan antara suatu negara dengan negara lain mengenai skema yang dapat diaktegorikan sebagai acceptable tax avoidance atau unacceptable tax avoidance. Unacceptable tax avoidance disebut juga aggressive tax planning. Slemrod (2004) dan Slemrod dan Yitzhaki (2002) dalam Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan agresivitas pajak (tax aggressiveness) sebagai pelaporan pajak agresif yang mencakup berbagai transaksi dengan tujuan untuk menurunkan kewajiban pajak tanpa melibatkan respon nyata oleh perusahaan dan merupakan bagian dari kegiatan penghindaran pajak yang lebih umum. Sehingga bisa dikatakan unacceptable tax avoidance atau tax aggressiveness ini lebih mengarah pada penggelapan pajak (tax evasion).

Mengacu pada pernyataan diatas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tax avoidance atau tax evasion yang telah dilakukan oleh perusahaan cangkang yang menyembunyikan celengan sapinya di Panama tersebut? Kedua hal tersebut memberi gambaran bahwa masih banyak perbaikan dan evaluasi yang perlu dipelajari dan dibenahi dalam berbagai bidang, baik dari sisi riset, perencanaan dan penetapan peraturan perundang-undangan, bahkan solusi yang digunakan apabila permasalahan tersebut timbul. Terlebih lagi, kesuksesan tax amnesty yang telah dilaksanakan di Indonesia menunjukkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang menggunakan “perusahaan cangkang” untuk menyembunyikan “celengan sapinya” di negara-negara surga pajak. Hal tersebut semakin diperparah dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, sehingga praktik tax avoidance semakin kompleks.

Selain itu, bentuk berikutnya dari unacceptable tax avoidance atau tax aggressiveness adalah pencurian yang dilakukan korporasi terhadap besaran pajak terutang yang harus dibayar akibat tingginya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Contoh nyata tindakan pencurian atas pajak dilakukan oleh Leonel Messi, dengan melakukan penggelapan dan penipuan pajak di Spanyol dengan nilai £4 juta yang terjadi pada dan 2007 dan. 2009, dan akhirnya dikenakan denda sebesar £2 juta atas hal tersebut. Penyebabnya adalah tarif pajak penghasilan yang terlampau tinggi di Spanyol, menyebabkan para pihak dengan penghasilan besar memalsukan atau mengalihkan pendapatan. Selain tarif pajak yang tinggi, Spanyol juga telah melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang ketat dan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak, salah satu keberhasilan hal tersebut terbukti dengan menguaknya kasus Messi.

Mengacu pada undang-undang perpajakan, Messi seharusnya melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya sebagai pesepakbola. Ada dua hal utama yang harus dipahami yaitu seluruh penghasilan berarti termasuk penghasilan di luar sepakbola, misalnya image right, dan walaupun berkebangsaan Argentina, karena ia bekerja di Spanyol, maka Messi sah terhitung sebagai wajib pajak Spanyol. Sebelum sistem perpajakan yang sekarang berlaku, Spanyol memiliki sistem perpajakan yang dikenal sebagai The Beckham Law. Sistem tersebut mulai diterapkan pada 1 Juni 2005 dan diangap menguntungkan para pekerja asing di Spanyol, dengan ketentuan antara lain : tidak berlaku untuk orang asing yang tinggal di Spanyol lebih dari 10 tahun, hanya berlaku untuk orang asing yang penghasilan per tahunnya 600 ribu euro ke atas, pemberi kerja harus warga negara Spanyol atau setidaknya memiliki tempat tinggal permanen di Spanyol, penugasan harus di Spanyol, walaupun ada beberapa tugas ke luar Spanyol, durasinya maksimal dari durasi kontrak, dan fasilitas ini hanya berlaku dalam jangka waktu lima tahun.

Mereka yang berada di bawah The Beckham Law hanya dikenai tarif pajak penghasilan flat sebesar 24.75%. Sayangnya, kebijakan yang menguntungkan ini diamandemen tahun 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010, karena krisis ekonomi yang terjadi di Spanyol. Akibatnya, seluruh wajib pajak harus membayar pajak dengan tarif progresif yang telah ditetapkan. Sistem baru ini menetapkan tarif PPh orang pribadi di Spanyol secara progresif antara 24.75% sampai 52%. Sekadar mengingatkan, tarif progresif berarti tarif pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak tidak hanya satu tarif tetapi bertingkat. Tarif pajak yang tinggi ini memaksa Messi melakukan tindakan pencurian (penggelapan pajak). Pernyataan tersebut sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh Mihir A.Desai, dkk dalam jurnal Theft and Taxes (2006) yang menyatakan bahwa karakteristik sistem pajak suatu perusahaan mempengaruhi jumlah pengalihan yang berlangsung pada suatu negara dan perusahaan tersebut, tarif pajak yang lebih tinggi memperburuk tata kelola perusahaan, sementara penegakan hukum pajak yang kuat dapat memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu pajak bagi perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan. Hubungan antara tingkat pajak dan tingkat pendapatan tergantung pada kondisi pemerintahan dimana respon yang baik diperoleh dalam lingkungan pemerintahan yang stabil.

Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa relevansi penelitian terhadap penghindaran pajak yang meningkat, memacu pemerintah untuk segera menutup tax gap dengan meningkatkan kepatuhan melalui penegakan hukum, sehingga bisa mencapai target penerimaan pajak. Batasan antara praktik penghindaran pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek studi yang menarik. Masih terdapat celah dalam peraturan dan ketentuan perpajakan memicu adanya penghindaran pajak yang secara legal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Apalagi dengan timbulnya “Panama Papers” dan “perusahaan cangkang” yang menyembunyikan “celengan sapinya” di negara-negara surga pajak, serta pencurian terhadap pajak dari korporasi, semakin meningkatkan kebutuhan dan perhatian terkait hal ini. Fokus selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dengan bantuan peneliti maupun akademisi dapat menjawab tantangan tersebut, terlebih dalam memecahkan “celengan sapi” dari “perusahaan cangkang” di negara-negara surga pajak.

Tulisan ini merupakan karya Mikha Andri Manalu,
 
REFERENSI

Desai, Mihir A., Alexander Dyck, and Luigi Zingales. 2006. Theft and Taxes. Journal of Financial Economics. Harvard University, Boston.
Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman, “A review of Tax Research”, Journal of Accounting and Economics 50 (2010) 127–178.
James Kessler, “Tax avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988”, British Tax Review, 4 November 2004
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/05/155803526/Ini.Penjelasan.Sederhana.Panama.Papers. Diakeses pada 22 Oktober 2017.
http://www.investopedia.com/terms/s/shellcorporation.asp. Diakses pada 23 Oktober 2017.
https://investigasi.tempo.co/panama/. Diakses pada 23 Oktober 2017.
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/03/235776421/hadiri-sidang-kasus-pajakmessi-diteriaki-maling, diakses 24 Oktober 2017.
http://www.totalsportek.com/money/lionel-messi-net-worth, diakses 24 Oktober 2017.
http://bola.liputan6.com/read/2475979/kucing-kucingan-pemain-dunia-denganpungutan-pajak, diakses 24 Oktober 2016. 
Dalam suatu negara, kegiatan ekonomi selalu mengalami fluktuasi. Kadang-kadang kegiatan ekonomi di suatu negara melemah, sehingga terjadi berbagai macam hal seperti inflasi yang tidak terkendali yang akan mengakibatkan melonjaknya harga berbagai macam barang. Terutama melonjaknya harga bahan pangan seperti beras, sayuran dan daging. Dengan melonjaknya harga-harga tersebut, masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk menjaga agar kegiatan ekonomi tetap stabil. Pemerintah memiliki peranan besar dalam makroekonomi. Dua kebijakan yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam mempengaruhi jalannya perekonomian adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sementara itu,kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Intrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan komposisi dalam penerimaaan pajak dan pengeluaran negara dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara.


Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Sadono Sukirno, 2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut.

Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dilaksanakan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan caramemperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja.Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan inkremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; kontrol fisik langsung, peningkatan tarif pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner dan keuangan defisit.
b. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
c. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
d. Untuk mengendalikan inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengendalikan inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
e. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan Fiskal Menurut Sifatnya
a. Kebijakan Fiskal yang Sengaja (discretionary)
Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggapi perubahan dalam perekonomian. Tindakan ini tidak mengikuti aturan yang ketat, lebih tepatnya, kebijakan ini adhoc dan menggunakan penilaian subjektif. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajakan atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangannya dalam pengaturan jalannya roda perekonomian.
b. Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)
Kebijakan pasif adalah kebijakan yang menekankan pada kebijakan yangsecara otomatis dapat melakukan penyesuaian secara otomatis tanapa campur tangan pemerintah secara langsung.Kebijakan tersebut erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitanya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tingi arus pendapatan nasional, semakin besar pula penerimanan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungan dengan tingkat pendapatan negara.
Pajak penjualan, bea masuk, cukai tembakau dan sebagainya adalah pajak tak langsung yang besar penerimaan daripadanya tergantung pada banyaknya dan tingginya transaksi atau produksi. Tetapi banyaknya dan tingginya transaksi serta tingginya produksi barang-barang tentu tergantung dari daya beli masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa penerimaan negara dari pajak berbanding langsung dengan tingginya arus pendapatan.
Pajak-pajak yang dapat berfungsi sebagai rem yang memberikan reaksi secara otomatis terhadap perubahan pendapatan nasional disebut sebagai Kebijakan Fiskal Pasif (built-in stabilizers)

2. Kebijakan Fiskal Ditinjau dari Segi Teori
a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance)
Konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Pada saat terjadi pengangguran, penerimaan pajak dikurangi dan pemerintah mencari sumber penerimaan lain yaitu melalui pinjaman yang diperoleh dengan menjual obliagsi pemerintah.
b. Kebijakan pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach)
Konsep ini berdasarkan pada pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi dengan penyesuaian dalam anggaran.
c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget)
Kebijakan ini menekankan pada mekanisme otomatis politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi secara otomatis dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah secara langsung.
d. KebijakanAnggaran Belanja Berimbang (Balance budget approach)
Konsep ini menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, sehingga dapat mempertahankan anggaran belanja seimbang. 

3. Kebijakan fiskal dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran
a. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan yangmenghendaki/menginginkan terjadinya keseimbangan antara pendapatan negara dengan apa yang dikeluarkan negara (pengeluaran). Kebijakan anggaran berimbang lebih baik dilakukan pada kondisi dimana ekonomi sebuah negara telah stabil pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan. Kebijakan anggaran berimbang pada umumnya dilakukan dengan pola pembiayaan yang berasal dari pinjaman yang ada diluar negeri (external financing) jika terjadi defisit anggaran.
b. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang menghendaki/menginginkan posisi pengeluaran negara lebih besar dari pada posisi penerimaan negara dalam satu tahun anggaran. Karena pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Untuk menutup kekurangan ini maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri atau dengan mencetak uang yang sebenarnya akan berakibat terjadinya inflasi (kenaikan harga). Pada dasarnya kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan pinjaman luar negeri yang optimal dengan asumsi tingkat korupsi rendah untuk menutup kekurangan anggarannya yang terjadi. Kebijakan ini dipakai indonesia sampai pada akhir masa transisi (1 April-Desember 2009). Mulai saat ini secara mendasar pemerintah sudah berupaya mengurangi defisit anggaran yang terjadi, misalkan penghematan energi (listrik dan BBM), pengurangan subsidi pemerintah dan pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri melalui pengoptimalan sumber daya yang ada dan program gerakan cinta terhadap produk dalam negeri.
c. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus adalah belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara yang tersedia. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi kondisi perekonomian yang inflasif, di mana nilai uang semakin merosot karena kenaikan harga secara umum. Maka dari itu muncullah usaha pemerintah dalam mengurangi pengeluaran sehingga lambat laun jumlah uang yang beredar ini akan semakin kecil dan harga pun akan berpengaruh yakni turunnya harga. Jika harga tak terkontrol dengan baik maka akan timbul gejala deflasi yakni turunnya harga secara umum, turunnya harga secara umum sangat tidak baik dalam pertumbuhan ekonomi, dengan munculnya gejala tersebut pemerintah mengatasinya dengan mengeluarkan kebijakan anggaran defisit.
d. Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis ini dibedakan 2 bagian jika ingin mengartikan kebijakan anggaran dinamis antara lain sebagai berikut.
- Dinamis Absolut, dinamis absolut adalah munculnya peningkatan jumlah pada tabungan pemerintah yang bertujuan untuk menggali sumber daya dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan.
- Dinamis relatif, dinamis relatif adalah persentase dalam ketergantungan pembiayaan perekonomian nasional terhadap bantuan pada daerah diluar negeri atau utang yang ada diluar negeri semakin kecil

4. Kebijakan fiskal dilihat dari situasi dan kondisi perekonomian negara
a. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat . Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.
b. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.


Dampak Kebijakan Fiskal
Semua kebijakan yang diambil pemerintah dapat menimbulkan hal yang positif maupun negatif. Tidak ada kebijakan yang dapat diterima bagi semua pihak, pasti ada yang mendukung dan ada yang menolaknya. Berikut penjelasannya.
1. Dampak Positif
Kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena semakin banyaknya uang yang beredar pada masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Dengan kebijakan anggaran defisit pemerintah dapat memberi stimulus pada perekonomian dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya denganinvestasi pemerintah di bidang investasi publik (jalan raya, jembatan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya). Dengan kata lain, jika fasilitas umum sangat memadai maka kegiatan ekonomi akan semakin cepat dan mudah sehingga memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi. (Aroef, 2009)
2. Dampak Negatif
Bila terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan tidak segera diatasi pemerintah, maka akan terjadi gangguan serius pada kondisi keuangan pemerintah, bahkan bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengalami gagal bayar (default) atas surat-surat utang yang diterbitkannya. Pengalaman di banyak negara, untuk memulihkan ekonomi dari risiko default dengan menarik utang baru dengan konsekuensi nominal utang bertambah banyak, beban APBN meningkat dan kelangsungan fiskal (fiskalsustainability) terganggu. (Aroef, 2009)

Kebijakan Fiskal (fiscal policy) dan Pertumbuhan Jangka Panjang (long-run growth)
Relevansi antara efek pertumbuhan dari kebijakan fiskal harus bisa diprediksi. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa kebijakan fiskal diinterpretasikan dengan instrumen fiskal untuk mencapai tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana hubungan antara instrumen kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebijakan perpajakan, belanja publik dan kebijakan penganggaran yang dilihat dari perspektif fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi.
1. Efisiensi Alokasi
Kebijakan fiskal alokatif yang efisien dan pertumbuhan misalnya kebijakan yang ditujukan untuk menaikkan biaya hidup minimal masyarakat misalnya kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kebijakan pengeluaran publik alokatif yang efisien dan pertumbuhan misalnya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan subsidi. Kebijakan anggaran alokatif yang efisien dan pertumbuhan misalnya kebijakan anggaran defisit yang mengurangi tabungan pemerintah dan uang anggaran diprioritaskan untuk investasi pemerintah.
2. Stabilitas Ekonomi
Kebijakan pajak dan pengeluaran untuk stabilitas dan pertumbuhan misalnya tarif pajak yang tidak konsisten akan mengakibatkan penghasilan setelah pajak tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Kebijakan anggaran untuk stabilitas dan pertumbuhan misalnya ada kalanya pemerintah menggenjot anggaran dan ada kalanya mengerem dengan cara membuat anggaran defisit atau surplus atau menaikturunkan nilai defisit anggaran.
3. Distribusi Pendapatan
Kebijakan distribusi pendapatan dan pertumbuhan misalnya pemerintah menetapkan tarif pajak progresif sehingga terjadi distribusi pendapatan misalnya dalam bentuk subsidi.


KESIMPULAN
Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut. Kebijakan fiskal tersebut terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi, secara umum dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan menaikkan belanja negara dan tingkat pajak netto, dan kebijakan fiskal kontraktif, yaitu dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak.
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Semua kebijakan yang diambil pemerintah dapat menimbulkan hal yang positif maupun negatif. Tidak ada kebijakan yang dapat diterima bagi semua pihak, pasti ada yang mendukung dan ada yang menolaknya. Dikatakan positif apabila kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena semakin banyaknya uang yang beredar pada masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Sedangkan dikatakan negatif apabila pada saat terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan tidak segera diatasi pemerintah, bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengalami gagal bayar (default) atas surat-surat utang yang diterbitkannya.



Tulisan ini merupakan tulisan Adina Winanda Putra


DAFTAR PUSTAKA

[1] Musgrave, Richard A and sons.(1991).Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE
[2] Suparmoko, M..(1996).Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga
[3] Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto,(2004).Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta:PT Gramedia
[4] http://yantiruby.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal.html
[5] http://septyan-pemburu.blogspot.com/2013/06/kebijakan-fiskal.html
[6] http://www.belonomi.com/2015/05/pengantar-kebijakan-fiskal.html
[7] http://www.artikelsiana.com/2014/12/macam-macam-kebijakan-ang
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pada tahun 2001 menyatakan bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer saat ini. Survei ini menunjukkan bahwa lebih dari 240 juta orang memainkan olahraga sepakbola di lebih dari 200 negara di hampir setiap bagian dari dunia.

Kepopuleran sepakbola ternyata membawa dampak bagi kepopuleran para pemainnya. Seorang pemain sepakbola kadang-kadang justru lebih populer dibanding seorang presiden atau perdana menteri sekalipun. Kepopuleran seorang pemain akhirnya berdampak ekonomi, karena popularitasnya bisa ikut mendorong penjualan merchandise dan penjualan pertandingan suatu klub di televisi. Hal tersebut menjadikan pemain sepakbola sebagai aset yang sangat berharga, sehingga akhirnya jual beli seorang pemain sepakbola seringkali terjadi dan melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Sebuah klub sekarang ini membeli pemain bukan hanya didasarkan semata pada kualitas permainan dari pemain tersebut, tetapi juga didasarkan pada kepopulerannya. Hal inilah yang dilakukan Manchester United ketika memboyong kembali Paul Pogba dari Juventus

 Aset Tak Berwujud menurut PSAK 19: Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan ataupun hanya bertujuan administrasi.

Aset tidak berwujud diakui sebesar harga perolehan, kemudian pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aktiva tak berwujudnya. Apabila diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan/akan dibayarkan. Jika diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva yang lain, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar harga kekinian dari aktiva yang ditukar.

Aset tidak berwujud memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:
a. Kurang memiliki eksistensi fisik
Aset tidak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya.
b. Bukan merupakan instrumen keuangan
Aset tidak berwujud merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak (klaim) untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan.
c. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi
Aset tidak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik.

Selain tiga karakteristik utama tersebut, terdapat juga beberapa karakteristik pendukung aset tidak berwujud, yaitu:
a. Aset tidak berwujud diperoleh melalui pencairan/pengembangan atau dibeli baik secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain;
b. Aset tidak berwujud digunakan dalam operasi perusahaan secara tidak langsung;
c. Aset tidak berwujud sangat dipengaruhi oleh aktivitas pesaing;
d. Aset tidak berwujud hanya memiliki nilai pada suatu perusahaan;
e. Aset tidak berwujud bukan ditentukan umur ekonomisnya.

Cara membedakan suatu pengeluaran tergolong aset tak berwujud (intangible asset) atau biaya yang dibebankan di periode yang sama sebenarnya tidak terlalu sulit. Ada 3 kriteria yang harus terpenuhi untuk mengakui suatu pengeluaran sebagai aset tak berwujud, yaitu: (1) keteridentifikasian, (2) pengendalian atas sumber daya; dan (3) adanya manfaat/keuntungan ekonomis di masa depan.

Jika ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka harus diakui sebagai aktiva tidak berwujud. Sehingga dicatat dengan:
[Debit]. Aset Tak Berwujud xxx
[Credit]. Kas/Hutang xxx
Jika ada salah satu kriteria tidak terpenuhi maka dibebankan di periode yang sama.

Catatan: PSAK 19 juga menyebutkan bahwa “jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi”

Pemain Sepak Bola Dilihat dari Kriteria Aset Tak Berwujud
Kriteria pengakuan suatu aset tak berwujud untuk dapat diakui sebagai aset di neraca adalah sebagai berikut:
• Aset tersebut dapat diidentifikasi. Implikasinya, aset tersebut memiliki manfaat ekonomis yang dapat dijual, disewakan, atau dipertukarkan secara terpisah.
• Entitas memiliki kendali atas aset tersebut, misalnya melalui hak legal.
• Di masa mendatang, perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut.
• Harga perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal .

Pemain sepak bola, dalam hal ini adalah kontrak pemain (player registration) memenuhi karakteristik untuk dapat diperlakukan sebagai aset tak berwujud. Penjelasan atas karakteristik pemain sepak bola sebagai aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

• Pemain sepak bola merupakan hasil dari transaksi di masa lalu.
Pembelian pemain merupakan hasil dari transaksi atau event di masa lalu. Baik dari hasil operasi sebuah klub di musim-musim kompetisi sebelumnya, ataupun dari sumber pendanaan lain, sehingga diperoleh dana untuk membeli pemain-pemain baru untuk memperkuat tim.

• Pemain sepak bola dapat diidentifikasi.
Pemain sepak bola juga dapat diidentifikasikan dengan jelas, sehingga dapat dijual, disewakan, dan dipertukarkan secara terpisah. Hal ini dapat dilihat dari transaksi jual beli pemain dari satu klub ke klub yang lain. Begitupula dengan peminjaman pemain, dapat dikatakan sebagai sewa karena klub yang meminjam selain membayar gaji pemain juga membayar biaya peminjaman ke klub pemilik. Begitupun dengan pertukaran pemain, di mana satu pemain dari satu klub dipertukarkan dengan pemain lain dari klub lain.

• Klub memiliki kendali atas kontrak pemain
Klub sepak bola memiliki kendali atas pemain sepak bola melalui kontrak hukum yang mengikat antara klub dengan pemain sepak bola. Sehingga klub memiliki kontrol terhadap pemainnya, dan pemain tersebut berkewajiban mematuhi isi dari kontrak. Pemain sepak bola juga tidak diperbolehkan berpindah klub dari satu klub ke klub yang lain tanpa seizin klub pemilik, kecuali ia dalam status free transfer. Status free transfer terjadi ketika masa kontrak pemain telah habis dan tidak ada perpanjangan kontrak kepada klub lama. Dalam status tersebut pemain bebas pindah ke klub manapun tanpa ada transaksi antara klub lama dan klub baru.

• Klub mendapatkan manfaat ekonomis dari pemain
Tujuan suatu klub sepak bola dalam mengontrak seorang pemain adalah untuk menghasilkan/mendapatkan keuntungan ekonomis di masa depan untuk klub. Keuntungan yang diharapkan diperoleh dari pemain sepak bola adalah sesuatu yang intangible, yaitu kontribusinya (jasa) dalam pertandingan bagi kesuksesan klub. Sebuah klub yang memiliki pemain yang berkualitas dan tim yang solid diharapkan akan memperoleh kemenangan dalam pertandingan, sehingga keuntungan akan mengalir ke klub baik dari meningkatkannya pemasukan dari penjualan tiket, hak siar dari televisi, penjualan merchandise, dan meningkatkan prestise klub di mata pendukung.

• Harga perolehan pemain dapat diukur secara handal
Dengan adanya active transfer market (berlaku untuk negara-negara Eropa), maka harga perolehan seorang pemain dapat diukur melalui nilai transfernya. Dalam hal pemain diperoleh dari pengembangan sekolah sepak bola klub masing-masing, harga perolehannya dapat diukur dengan menggunakan historical cost, yaitu seluruh biaya yang terkait dengan pengembangan dan pelatihan pemain diakumulasikan sebagai biaya perolehan. Dalam prakteknya, perhitungan biaya tersebut mungkin tidak mencerminkan nilai pemain yang sesungguhnya. Untuk itu, terdapat arbitration panel, yaitu suatu badan penilai harga seorang pemain, sehingga dapat diketahui nilai wajar dari seorang pemain.

Kapitalisasi Pemain Sepak Bola

Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa pemain sepak bola termasuk dalam kategori aset tak berwujud. Untuk itu, perlu kita perhatikan perlakuan akuntansi atas pemain sepak bola. Terdapat dua konsep akuntansi yang perlu diperhatikan, yaitu matching and accrual concept dan prudence concept. Aset tak berwujud secara umum dikapitalisasi dalam neraca pada nilai historisnya dan disusutkan selama masa manfaatnya, jika dapat dibeli ataupun dijual secara terpisah dari pembelian dan penjualan bisnis secara keseluruhan. Perlakuan ini muncul dari matching and accrual concept yang terkait dengan konsep realisasi. Konsep ini membedakan antara penerimaan dan pembayaran kas, dan hak untuk menerima kas atau timbulnya kewajiban untuk membayar kas. Pendapatan diakui ketika hak telah diperoleh atau kewajiban telah dilaksanakan, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dalam konsep ini, setiap beban dilawankan dengan pendapatan yang telah direalisasikan untuk memperoleh laba. Beban ini kita kenal sebagai beban penyusutan atau amortisasi. Berdasarkan konsep ini maka pemain sepak bola dikapitalisasikan dalam neraca dan diamortisasi selama masa manfaatnya (masa kontraknya).

Prudence concept menyatakan bahwa akuntan harus selalu berhati-hati (prudent) dalam memutuskan perlakuan akuntansi dalam setiap transaksi. Oleh sebab itu, baik aset berwujud maupun tidak berwujud yang sulit diukur nilainya, tidak dikapitalisasi dalam neraca. Seperti umumnya aset tak berwujud, terdapat beberapa ketidakpastian dalam pengukuran dan penilaian pemain sepak bola. Ketidakpastian ini meliputi seberapa banyak pemain sepak bola yang benar-benar berkontribusi terhadap keuntungan ekonomis klubnya di masa depan. Misalnya, dalam waktu tersebut bagaimana seorang pemain dapat langsung menyesuaikan diri dengan tim, cidera, tidak tampil dalam peforma terbaiknya, dan berapa lama akan tinggal di klub. Berdasarkan prudence concept maka pemain sepak bola seharusnya tidak dikapitalisasi karena sulit untuk dinilai dan jasa yang diberikan untuk keuntungan ekonomis di masa depan sulit diukur.

Dua konsep di atas memiliki pandangan yang berbeda dalam hal perlakuan akuntansi bagi aset tak berwujud. Namun, industri sepak bola memiliki active transfer market yang membantu dalam menentukan nilai dari pemain sepak bola. Dengan diperolehnya nilai yang handal dari pemain sepak bola, maka perlakuan yang paling tepat adalah mengkapitalisasikan pemain sepak bola dalam neraca.

Dasar Penilaian Kapitalisasi Pemain Sepak Bola

Terdapat dua pendekatan dalam penilaian pekerjaan, yaitu cost based method dan market value based method. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya active transfer market untuk pemain sepak bola, di mana pemain diperoleh melalui transfer fee yang dibayarkan kepada klub lama, maka nilai transfer yang menggambarkan nilai pemain dianggap cukup handal dan independen untuk dijadikan dasar nilai kapitalisasi.

Untuk pemain yang tidak memiliki nilai transfer, seperti pemain binaan sekolah sepak bola klub, atau pemain dengan status free transfer, makauntuk menentukan nilai pemain dapat digunakan nilai historis, yaitu biaya-biaya yang dihabiskan selama mengikuti masa pelatihan di sekolah sepak bola. Dasar penilaian lain adalah dengan mengetahui replacement cost dengan tingkat kualitas permainan yang sama. Penetapan ini dapat menimbulkan subjektifitas karena replacement cost baru dapat diketahui jika pemain benar-benar dijual. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pihak penilai independen seperti arbitration panel, sehingga setiap klub memiliki basis yang sama dalam menetapkan nilai untuk pemain yang tidak memiliki nilai transfer.

Dengan dapat ditentukannya nilai dari seorang pemain, maka pemain sepak bola dapat dikapitalisasi dan diamortisasi selama umur ekonomisnya. Umur ekonomis tersebut diukur berdasarkan masa kontrak pemain. Pemain yang mengalami perpanjangan kontrak dapat direvaluasi sesuai dengan masa kontrak yang baru.

Metode lain yang dapat digunakan untuk menetapkan nilai pemain adalan dengan merevaluasi nilai pemain setiap periode tertentu untuk melihat perubahan nilai dari masing-masing pemain. Apabila menggunakan metode ini, maka peningkatan dan penurunan nilai pemain diperlakukan seperti halnya perubahan nilai investasi. Dengan demikian maka tidak diperlukan amortisasi. Untuk mengevaluasi nilai pemain tersebur secara objektif dan rasional, maka perlu dikembangkan suatu badan arbitrasi formal bagi industri sepak bola.

Artikel ini ditulis oleh Galih Wiratama, klik @galeehwira untuk mengenal lebih tentangnya.

-----------------------------------------
Referensi:
Amir, Eli dan Gilad Livne.2002. Accounting for Human Capital When Labor Mobility is Restricted. Working Paper, Tel Aviv University.
PSAK 19 (revisi 2010): Aset Tak Berwujud