Polemik Mutant: Anggaran dan Dilematika Mutasi | Uang Kartal

Polemik Mutant: Anggaran dan Dilematika Mutasi

by Januari 11, 2016 0 komentar
ilustrasi: Mutant Chronicles (sumber: modiphius.com)
Seiring dengan makin berkembangnya sebuah instansi, perbaikan pengelolaan mutant menjadi semakin penting. Negara telah menganggarkan belanja yang jumlahnya tak sedikit untuk ini. Namun, yang perlu dikaji di sini ialah seberapa besar kebutuhan yang perlu dianggarkan. Sudah cukupkah, terlalu banyak, atau masih sangat minim? Ah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya kita bahas. Sebelum membahas lebih jauh mari kita sepakati definisinya terlebih dahulu.

Kita bukan sedang berbicara tentang makhkluk hijau bertempurung dengan mainan nunchaku beserta gerombolannya yang mencomot nama-nama tokoh Renaissance. Bukan pula tentang geng beranggotakan makhluk yang bisa mengeluarkan garpu dari ujung tangannya beserta ketua gengnya yang malas berdiri. Kita akan sedikit membahas tentang polemik pegawai yang dipindahtugaskan di instansi pemerintah dan implikasinya pada keuangan negara.

Kita menyebutnya mutant, dari asal kata mutasi: orang (atau dalam hal ini: pegawai) yang dimutasi. Dan berikut ringkasan definisi mutasi menurut beberapa ahli yang dapat saya rangkum.
"Mutasi adalah sebuah peristiwa sosio-politis yang seringkali terjadi di sebuah instansi dilakukan demi kepentingan organisasi, kelompok, atau pun individu dengan cara memindahtugaskan atau menempatkan pegawai ke lokasi yang diinginkan maupun tidak begitu diinginkan sebagai sarana proses birokrasi untuk merotasi posisi sebagian pegawai dan mengamankan posisi sebagian lainnya."
Tak perlu berdebat dari ahli yang mana saja definisi tersebut dirangkum atau bahkan kualifikasi macam apa yang saya gunakan untuk menyebut ahli. Anda bahkan tak perlu sepakat seutuhnya dengan definisi itu.

//

Tak bisa dipungkiri memang, untuk instansi-instansi yang cukup besar dan cakupan wilayahnya luas, masalah ini menjadi sangatlah sensitif. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan mutasi menjadi isu yang selalu populer, baik untuk kalangan mutant maupun nonmutant karena sejatinya tiap pegawai adalah calon mutant. Meskipun, mungkin akan selalu ada juga makhluk antimutant yang punya imunitas lebih, bisa karena faktor genetik maupun seleksi alam – sesuai teori evolusi.

Dalam kapasitas sebagai pegawai, seharusnya isu ini sudah sangat dipahami dari awal. Tak perlu khawatir, tiap pegawai pada dasarnya akan agak sedikit berdusta ketika harus mengamini pernyataan "siap ditempatkan di mana saja". Atau bagi yang merasa jujur setidaknya akan terlintas "tapi kalau dapetnya penempatan homebase, kok ya boleh juga. Ndak papa." Keresahan-keresahan macam ini bisa saja sedikit ditekan jika pola pengelolaan mutant sudah terstruktur baik dan dipedomani dengan keadilan yang seperlunya. Tak perlu muluk-muluk, bisa dimulai dengan pengaturan kualifikasi untuk menjadi mutant, rentang waktu minimal dan maksimal misalnya.

Banyak alasan yang menyebabkan seseorang menjadi mutant. Yang cukup terlihat keren untuk dipakai misalnya: menciptakan keseimbangan tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan/jabatan, memperluas wawasan dalam rangka pengembangan pegawai, atau sekedar memberikan suasana baru agar tidak jenuh. Sayangnya, oknum-oknum yang gagal paham dengan tujuan organisasi, sering ber-su'udzon karena adanya pola yang menurut mereka terkesan acak atau justru tidak terlalu acak dan penuh atmosfir 'kerinduan'. Bahkan menurut dugaan-dugaan yang tak kredibel, mutasi masih cukup favorit digunakan sebagai semacam 'jeweran' untuk anak-anak bandel. Sistem "tunjuk, eksekusi" dan "solidaritas bertetangga" masih cukup kental dan berlemak. Ah, Sekali lagi itu cuma dugaan, dari orang-orang iri dengki yang gak mudeng-mudeng bahwa itu semua dilakukan demi kebaikan organisasi.

Kita berhenti sejenak membahas sisi politisnya, kembali ke sisi finansial. Tiap mutant diberikan komponen biaya berupa uang transport beserta keluarga, biaya pengepakan dan angkutan barang, serta uang harian. Semua itu diberikan secara lumpsum sejumlah batas tertinggi dalam Standar Biaya (baca: jumlahnya lumayan banyak). Kelihatannya sudah cukup mencakup semua keperluan si mutant. Namun, mari sejenak kita coba meraba kebutuhan apalagi yang harus dikeluarkan oleh si mutant ini. Lalu, kita juga akan beranjak ke isu tentang wacana untuk pembayaran secara at cost yang terdengar lebih adil dan sesuai pengeluaran riil, tapi benarkah?

Dalam beberapa kasus, bisa saja mutant ini tidak mengajak keluarganya untuk ikut pindah ke tempat baru, dengan hitungan sederhana biaya transport yang dikeluarkan akan lebih kecil. Namun, tidak bijak jika itu serta-merta digunakan untuk menerapkan prinsip at cost, bila dihitung dengan opportunity cost yang diambil, sangat dimungkinkan biaya yang dikorbankan justru bisa lebih besar.

Pada prinsipnya, seorang mutant bisa saja membawa keluarganya kemana pun dia dipindahtugaskan. Namun, realitanya, setiap orang bakal mencapai suatu titik tak bisa lagi membawa keluarga selamanya. Biaya yang digunakan untuk berjauhan dengan keluarga tidaklah lebih hemat dari memboyong mereka. Bukan berarti gaji aparat negara ini belum cukup besar, sudah terlalu besar malah, hanya jika tak perlu memikirkan cicilan pesawat terbang per bulan, triwulan, atau semesteran – tergantung akad kredit, jarak, dan nilai angsuran (yang untuk lokasi tertentu bisa mencapai 1x gaji). Akankah lebih menarik, jika mutant diperlakukan lebih layak dalam hal cicil-mencicil ini. Menurut sumber yang belum teruji kebenarannya, dengan gaji yang sama, kesenjangan ekonomi seorang antimutant dan mutant-addict bisa begitu tinggi, yang satu bisa beli rumah, satunya lagi jual-jualin isi rumah.

Prinsip at cost juga tak mungkin diterapkan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang. Justru sebaliknya, (kalau mau) biayanya bisa jauh melebihi dari yang diperkirakan. Meski biasanya, mutant lebih suka jual-jualin barang dengan harga murah daripada meski mengangkut semua barang. Sebagai gambaran ekstrim, misalnya, tidak mungkin mengepak dan mengangkut rumah dari tempat lama ke tempat baru.

Dari situ, terlihat juga bahwa salah satu biaya lain yang belum ter-cover sepenuhnya adalah biaya untuk mencari tempat tinggal baru. Di beberapa lokasi, ada yang namanya rumah dinas, tapi tak semua dan kondisinya seringkali tak laik. Yang bisa dijadikan sedikit pembelaan adalah adanya uang harian yang diberikan selama 3 hari. Mungkin artinya, di tempat baru – yang terkadang sangat asing – mutant diharapkan telah mendapatkan tempat tinggal baru yang laik huni tak lebih dari 3 hari.

Lalu apakah cuma biaya-biaya tersebut yang perlu dipertimbangkan? Biaya nyata lain yang bisa timbul misalnya, biaya pindah sekolah untuk anak. Saya tak begitu tahu apakah setiap sekolah mewajibkan biaya untuk pengurusan pindah ini, tapi setidaknya pengurusannya akan sedikit dramatis dan memakan waktu. Ini juga akan mengarah ke isu lain – entah biar efek shock-nya lebih berasa – jeda dari penetapan sampai si mutant harus sampai tempat baru biasanya agak mendadak. Alasannya agar mutant segera bekerja di tempat baru, barangkali. Padahal sejatinya, pekerjaan baru bisa menunggu, sedangkan pekerjaan lama justru tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Apalah signifikansinya menunggu 2-3 minggu, bila pembiaran posisi kosong bertahun-tahun saja sudah biasa. Mungkin, akan lebih bijak jika jeda diberikan agak lama, tapi opsi penundaan dihilangkan. Opsi penundaan justru berpotensi menimbulkan masalah baru dengan kemungkinan terjadinya gap kepentingan di kantor lama dan kantor baru.

//

Jika ternyata  komponen biaya yang dibutuhkan mutant begitu banyak, bukankah berarti anggarannya harus lebih besar? Pertanyaan yang sedikit menjebak, tapi jawaban saya adalah tidak. Mata anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas pindah masih satu kotak dengan perjalanan dinas biasa yang alokasinya terbilang sangatlah besar dan penggunaannya masih belum menyerempet definisi efektif. Lalu, kenapa tidak diefektifkan saja untuk mengelola mutant? Prasangka terburuknya, barangkali itu berkaitan dengan berkurangnya sumber penghasilan lain-lain bagi beberapa pegawai – termasuk saya. Alternatif lain, anggaran untuk pengembangan SDM, biasanya juga cukup besar dan tak terbukti dialokasikan secara tepat. Beberapa diklat, in house training, atau outbond berbiaya besar yang belum terbukti efektif masih saja digunakan untuk mengisi waktu luang.

Perlu komitmen besar untuk mengelola mutant secara benar. Celakanya, pihak-pihak yang mempunyai akses terdekat dengan kebijakan berada di pusat dunia, dalam lingkaran yang berkemungkinan kecil menjadi mutant. Jangan sampai tercetus kutukan bahwa semua pengakses kebijakan perlu jadi mutant terlebih dahulu untuk tahu rasanya tahu. Jika memang semua kebijakan sudah dilakukan untuk tujuan organisasi, mari berintrospeksi, sanggupkah masing-masing dari kita menulis nama sendiri untuk pindah ke tempat yang sangat jauh dari keluarga demi tujuan yang dibanggakan itu. (v0)

Referensi:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

fizer0

Author

Menerjemahkan dunia yang dibangun dari paradoks, menyederhanakan ilusinya, dan melukisnya dengan kata.

0 komentar :

Posting Komentar