Anggaran Pemerintah, Dihabiskan atau Tidak? | Uang Kartal

Anggaran Pemerintah, Dihabiskan atau Tidak?

by Januari 03, 2016 2 komentar

Secara sederhana, anggaran pemerintah adalah sejumlah sumber daya berupa uang yang direncanakan akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di masa depan. Bisa dikatakan, anggaran merupakan cerminan kegiatan pemerintah. Seperti yang telah diketahui bersama, secara umum anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Untuk bisa mengukur tingkat realisasi anggaran, diperlukan data realisasi dari anggaran tersebut. Perlu diukur pula tingkat pencapaian tujuan dari anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja yang dicantumkan dalam anggaran dapat mencapai tujuan dari anggaran itu sendiri.

Kinerja pemerintah sering dikaitkan dengan penyerapan angaran. Sering kita dengar pernyataan bahwa apabila anggaran suatu instansi banyak terserap/dibelanjakan maka kinerja suatu instansi pemerintah tesebut dikatakan baik. Mengapa demikian? Karena dengan terserapnya/dibelanjakannya anggaran pemerintah maka masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan pelayanan pemerintah, tersedianya infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang secara umum menggambarkan bahwa anggaran diadakan berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi apabila dihubungkan pernyataan bahwa “anggaran terserap banyak adalah baik” dengan penganggaran berbasis kinerja, maka akan menghasilkan korelasi yang sejalan apabila dilihat secara sepintas, yaitu anggaran terserap habis, yang berarti sebuah instansi telah bekerja dengan maksimal karena kegiatannya telah terlaksana.

Namun apakah sebuah instansi pemerintah yang tidak bisa menghabiskan anggarannya dapat dikatakan berkinerja buruk? Menurut saya pribadi, pernyataan tersebut kurang tepat. Alasannya, belum bisa ditentukan juga sebuah instansi pemerintah yang berhasil menghabiskan anggarannya memberikan dampak  yang baik untuk masyarakat atau menurut bahasa anggaran “menghasilkan output yang berguna”. Justru dalam kenyataannya di lapangan, adanya tuntutan agar pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghabiskan anggarannya cenderung akan menghasilkan kegiatan yang terkesan asal-asalan tanpa memperhatikan output yang akan dihasilkan. Sebagai contoh adalah ramainya hotel-hotel dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah menjelang akhir tahun. Berbagai macam acara diadakan dalam bentuk seminar, workshop, sosialisasi, dan sebagainya yang sebenarnya secara sederhana bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dengan mengadakannya di hotel.

Mereka yang setuju dengan pernyataan bahwa anggaran harus dihabiskan selalu berpendapat bahwa bila anggaran sudah direncanakan dan dialokasikan, maka sudah sepatutnya untuk digunakan dan apabila tidak digunakan justru menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang baik. Hal-hal tersebut selalu menjadi dalih utama yang berdampak pada  munculnya kegiatan-kegiatan di akhir tahun guna menghabiskan anggaran yang mungkin kurang bisa memberikan manfaat yang banyak.

Anggapan bahwa “anggaran habis itu baik” ini timbul tak lepas dari pengaruh sistem pengganggaran yang dipakai di Indonesia. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang kita pakai mensyaratkan agar setiap instansi pemerintah dalam menetapkan pagu anggaran untuk tahun berikutnya didasarkan pada pagu anggaran tahun lalu ditambah dengan rencana kegiatan baru (baseline ditambah dengan new initiative). Dalam prakteknya selama ini, sistem penganggaran berbasis kinerja belum bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan anggaran yang dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda dari segi kegiatan sehingga anggaran yang disusun tidak didasarkan pada kebutuhan yang riil. Konsep baseline ditambah dengan new initiative terkadang masih disalahartikan oleh beberapa penyusun anggaran yang berpikiran bahwa anggaran tahun depan harus lebih banyak dari tahun ini karena menunjukkan kegiatan yang semakin bertambah, dengan kegiatan bertambah maka sudah dipastikan kinerja juga meningkat. Padahal belum tentu dengan bertambahnya kinerja akan menghasilkan output yang bermanfaat.

Kondisi anggaran yang menunjukkan sisa di akhir tahun pasti pernah dialami olah banyak instansi. Ada yang berusaha untuk menghabiskannya, ada pula yang tidak menggubrisnya. Kewenangan penggunaan anggaran tersebut berada di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan karakter dari KPA-lah yang menentukan. Adanya sisa anggaran di akhir tahun biasanya terjadi karena perencanaan yang kurang baik. Hal ini akan sangat merugikan bagi instansi lain, sebagai contoh: apabila instansi X salah menyusun anggaran sehingga memiliki sisa anggaran yang cukup besar yang pada akhirnya digunakan dengan menghasilkan output yang kurang berguna, alangkah baiknya apabila anggaran tersebut bisa digunakan oleh instansi Y yang dapat menghasilkan output yang lebih berguna.

Sebenarnya kondisi anggaran yang habis itu baik asal semua anggaran yang terserap menghasilkan output yang jelas dan berguna. Namun apabila anggaran itu habis karena “dihabiskan”, kondisi tersebut yang menurut saya kurang baik. Daripada dibelanjakan untuk kegiatan atau barang yang tidak terlalu dibutuhkan dan terkesan pemborosan, lebih baik tidak usah dibelanjakan dan dikembalikan ke negara. Masalah kelebihan anggaran ini bisa diatasi dengan penyusunan anggaran yang memang disusun berdasarkan pada kebutuhan sehingga kejadian kelebihan anggaran yang nantinya berujung pada kegiatan yang bersifat “penghabisan” bisa diminimalisasi. Apabila jumlah anggaran yang baru lebih kecil dari tahun sebelumnya, hal tersebut tidak menjadi masalah karena tolok ukur kinerja suatu instansi bukan dilihat dari semakin bertambahnya anggaran yang dimiliki dan output yang dihasilkan melainkan dari manfaat yang didapat (outcome). Sekarang kita bisa memilih, apakah akan menggunakan anggaran banyak dengan hasil yang kurang tepat guna, ataukah menggunakan anggaran yang sedikit tetapi tepat guna?. (dkb)

2 komentar :

  1. Maaf mas, sistem kita memang lemah dan kurang bagus dan tidak menghasilkan kreatifitas ataupun kualitas yg bagus. Misal si A dikasih dana 10 juta sedangkan si B juga 10 juta namun si B tidak menghabiskan dana dan punya sisa 2 juta. Si A dana habis. Ternyata si B ini orangnya kreatif, dengan dana hanya 100 ribu dia bisa membuat sebuah kursi yg unik, bagus, kuat dan berkualitas. sedangkan si A, dia butuh 500 ribu untuk membuat kursi yg sama bagusnya dengan si A. Secara logika waras, orang pasti milih kursi si B dan tidak mungkin milih si A. Bahwa dg kreatifitasnya si B mampu menghemat anggaran dg kualitas yg sama dg si A. Tapi karena kreatifitas dia, dia malah dianggap tidak becus mengurusi penyerapan anggaran yg artinya kinerja si B buruk. Ini yg goblok itu si B atau yg ngatain si B kinerjanya buruk?apakah karena perencanaan yg tidak sesuai dg pelaksanaan. Seharusnya negara itu senang kl uang itu dikembalikan bukan sebaliknya. Saya dulu sering dikasih uang jajan sama orang tua dan saya bisa menghemat dan tidak menghabiskannya dan mereka senang. Bagaimana mungkin uang dikembalikan kok malah tidak senang? Apa karena berdampak pd instansi lain, omong kosong!!! logika orang lapangan dengan orang yg kebanyakan teori memang beda, logika saya orang lapangan, uang itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yg lebih membutuhkan. Pantas rakyat sengsara karena aparatnya dipaksa sistem untuk menghabiskan anggaran yg BELUM TENTU berdampak positif ke masyarakat...PADAHAL ITU UANG RAKYAT. Kl seperti ini, negara ini tidak akan pernah makmur...Sistem ini harus dirubah...anggaran itu adalah uang rakyat...titipan rakyat...kl rakyat mau...rakyat bisa mengambil kembali uang mereka...KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT. Aparat pemerintah atau negara itu hanya alat dan alat itu bisa diganti kapan saja oleh yg punya alat. Dan yg punya alat itu adalah RAKYAT.

    BalasHapus
  2. Ralat:sedangkan si A, dia butuh 500 ribu untuk membuat kursi yg sama bagusnya dengan si B

    BalasHapus