Belajar dari Singapura (Bagian I) | Uang Kartal

Belajar dari Singapura (Bagian I)

by Januari 20, 2016 0 komentar
Sumber: www.pinterest.com/magdalenahuang/
Beberapa bulan sebelum pergantian tahun baru 2016, dunia penegakan korupsi di Indonesia sempat disibukkan dengan beberapa event penting yang mungkin bisa mengubah wajah dan alur penegakan korupsi di negara tercinta ini ke depan. Sebut saja pembahasan Revisi Undang-undang KPK yang oleh pemerintah dan DPR didorong untuk masuk Program Legislasi Nasional sehingga proses pembahasannya bisa dipercepat. Selain itu, ada juga seleksi pimpinan KPK baru dimana akhirnya pada tanggal 21 Desember 2015, 5 orang pimpinan KPK baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla. Yang juga tidak kalah heboh tentu saja kasus pengacara kondang OC Kaligis yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hukuman 10 tahun penjara. Terakhir, kasus papa minta saham yang menyeret Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Itu adalah beberapa current issue terkait korupsi di penghujung tahun ber-shio kambing ini. Membahas korupsi di negara ini sepertinya memang tidak akan pernah ada habisnya. Akan tetapi, sebagai warga yang mencintai timnas badminton negaranya, saya dan juga Anda semua harus optimis dengan penegakan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini. Sebagai pemuda bangsa, sudah saatnya gebrakan-gebrakan dalam pengananan kasus korupsi datang dari kita.

Berbicara masalah penegakan tipikor, sepertinya kita harus sedikit menghadapkan wajah kita ke utara. Tidak jauh dari Indonesia, ada negara kecil yang memiliki prestasi cemerlang dalam penegakan tipikor, yaitu Singapura. Pada tahun 2014, negara ini memiliki Corruption Perceptions Index (CPI) Rank yang sangat baik, yaitu peringkat 7 dari 175 negara yang dinilai. Pada tahun 2010, negara dengan lambang singa ini bahkan menduduki peringkat 1 dari 178 negara.

Bercerita tentang kesuksesan Singapura dalam memberantas korupsinya, saya menemukan sebuah artikel menarik yang ditulis oleh Jon S.T. Quah dengan judul Combating Curroption Singapore-Style: Lessons For Other Asian Countries. Tulisan ini dipublikasikan dalam buletin Maryland Series in Contemporary Asian Studies – Number 2-2007 (189) yang dipublikasikan oleh School of Law University of Maryland.  Menjadi negara yang sukses dalam penangan masalah korupsi tidak dihasilkan dengan cara yang gampang dan dalam waktu yang singkat. Penanganan korupsi di Singapura telah lama dilakukan bahkan sebelum negara ini diberikan kemerdekaannya oleh Inggris.  Dalam tulisannya, Jon menjelaskan beberapa pelajaran penting yang bisa dipelajari oleh negara-negara Asia lainnya untuk bisa mengatasi masalah korupsinya.

Kemauan Politik (Political Will) yang Kuat
Kasus Korupsi sebenarnya sudah ada di Singapura sejak negara ini berada di masa kolonial pada abad ke-18. Salah satunya adalah kasus suap dalam usaha penyelundupan kokain yang melibatkan pihak kepolisian Singapura. Menurut pengamatan sejarah, terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan maraknya kasus korupsi pada masa itu, di antaranya adalah gaji yang sedikit, kesempatan korupsi yang tinggi, dan penegakan hukum yang lemah. Pada tahun 1937, pemerintah Inggris sempat membentuk sebuah badan anti korupsi bernama The Anti Corruption Branch (ACB) yang secara struktural berada di bawah Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian Singapura. Langkah ini dinilai gagal karena ACB tidak mendapat dukungan penuh selama pelaksanaan tugasnya oleh pihak kepolisian Singapura sendiri. Alih-alih sebagai sebuah badan untuk mengurangi kasus korupsi yang terjadi pada masa itu, masalah korupsi utama malah sering melibatkan pihak kepolisian Singapura. Pada tahun 1952 ACB akhirnya dibubarkan dan dibentuk sebuah badan anti korupsi independen dengan nama Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB). Namun hal ini juga belum membuahkan hasil yang begitu maksimal karena tidak didukung oleh SDM yang cukup dan perangkat peraturan yang mendukung.

Secercah harapan itu mulai timbul ketika pada bulan tahun 1959, Pemerintah Inggris memberikan status pemerintahan yang independen kepada Singapura dan Partai Aksi Rakyat (People Action Party) memenangkan pemilihan umum pada tahun yang sama. Adalah Lee Kuan Yew, sang pemimpin partai yang menjadi perdana menteri pada saat itu, menyatakan kemuakannya akan keserakahan, dekadensi moral, dan korupsi yang menggerogoti Singapura. Masih pada tahun yang sama, Lee Kuan Yew dan seluruh anggota Partai Aksi Rakyat dengan menggunakan pakaian serba putih dalam rangka mendemontrasikan keseriusan dan kejujurannya kemudian bersumpah,

The PAP Government made sure from the day we took office in June 1959 that every dollar in revenue would be properly accounted for and would reach the beneficiaries at the grass roots as one dollar, without being siphoned off along the way”.

Tidak butuh waktu lama bagi pemerintahan yang baru ini, dengan kesungguhan dan keseriusannya, pada tahun 1960 Partai Aksi Rakyat menginisiasi sebuah strategi anti korupsi yang komprehensif dengan menyusun sebuah undang-undang yang akan memperkuat CPIB. Adapun undang-undang tersebut bernama Prevention of Corruption Act (POCA). POCA pada saat itu berfokus pada penyebab utama dalam tindak pidana korupsi. Saat itu (tahun 1959-red) menaikkan gaji pegawai negeri adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, sebaliknya PAR malah diwarisi anggaran defisit sebesar $14 juta oleh pemerintahan kolonial Inggris sehingga yang menjadi topik utama dalam penyusunan POCA lebih condong kepada perbaikan sistem administrasi. Dalam penguatan CPIB, POCA sendiri berfokus pada pengurangan kesempatan korupsi (opportunities for corruption) dan peningkatan hukuman bagi pelaku korupsi (increasing the penalty).

SyamsuriTn

Author

Invisible Man with ten thousand fireflies stucked in the left pocket. Hopefully, this Blog will be a nice apetizer for your super supper.

0 komentar :

Posting Komentar