Mana Hasil Pengalihan Subsidi BBM? | Uang Kartal

Mana Hasil Pengalihan Subsidi BBM?

by Januari 05, 2016 0 komentar
Assalamu’alaikum warrohmatullahi wabarokatuh….
Saya sempat bertanya-tanya, apa hasil pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah?

Setelah mencari dan mencari, berikut adalah jawaban yang saya dapatkan. Mungkin ini cuma sebagian kebenaran dari seluruh kenyataan yang ada, karena saya hanya menyampaikan dua hal dalam tulisan ini. Pengalihan subsidi BBM yang pertama digunakan untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur dan yang kedua adalah program ketahanan pangan. Ya, hanya dua itu, so bagi kawan-kawan yang mempunyai info lebih dan pemahaman lebih, monggo, silakan di bagi.
Mari kita coba ingat, pengalihan subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK sempat mendapat banyak pro-kontra. Banyak spekulasi negatif terkait kebijakan nonpopulis ini. Saya termasuk pihak pro terhadap pengalihan subsidi BBM ini. Bayangkan saja, uang sebesar 240 triliun (tahun 2014) digunakan untuk subsidi BBM yang notabene dinikmati oleh semua orang (kaya maupun miskin). Idealnya yang namanya subsidi tentu saja hanya untuk orang miskin dong. Masa iya mobil Fortuner boleh memakai BBM subsidi, kan ga tepat sasaran subsidinya. Kalau dipakai untuk membangun jembatan Suramadu bisa dapat 53 jembatan Suramadu (biaya jembatan sebesar Rp4,5 triliun). Kalau dipakai untuk membangun jalan tol bisa dapet 2400 km (biaya rata-rata membangun jalan tol adalah Rp80 Milyar s.d. Rp100 milyar per Km di tahun 2013). Intinya saya mau menyampaikan kalau uang Rp240 triliun itu sangat banyak dan jangan sampai salah sasaran dalam membelanjakannya.
Kebijakan pun diambil, dan bim salabim, subsidi BBM dialihkan ke belanja produktif. Menurut pengamatan saya, tidak ada dampak negatif seperti diperkirakan oleh beberapa pengamat. Inflasi tahun 2015 nilainya 3,35% (sesuai target 4% ± 1%). Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pada tahun 2015 berada pada batas bawah kisaran 4,7% - 5,1% (target awal tahun 2015 adalah 5,4% s.d. 5,8%). Memang sih pertumbuhan ga sesuai target, tapi ga semata-mata karena subsidi yang dialihkan, itu sih yang saya dapat dari baca-baca teori makro ekonomi. Sampai dengan akan adanya kerusuhan dan keonaran (demonstrasi), yah emang ada yang demo penolakan pengalihan subsidi BBM, tapi masih normal dan pemerintah masih kokoh-kokoh aja tuh.
Sebagai pengalihan subsidi BBM, pemerintah mengalihkan ke belanja produktif, salah satu yang mencolok adalah belanja infrastruktur. Anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015 ditetapkan sebesar Rp 290,3 triliun. Menurut yang saya dengar, ini adalah jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia. Subsidi BBM 2015 ditetapkan Rp 64,8 triliun, jauh lebih rendah dibanding realisasi subsidi BBM pada 2014 Rp 240 triliun. Berikut adalah tabelnya:


Peningkatan alokasi PMN diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang. Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrianof Chaniago, maksud pemberian PMN oleh pemerintah memang bukan untuk penyehatan BUMN, melainkan untuk menunjang program pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur.
Selain infrastruktur, anggaran ketahanan pangan 2015 juga mendapat porsi peningkatan signifikan akibat pengalihan subsidi BBM. Dari Rp68,2 truliun di tahun 2014 meningkat menjadi Rp118,1 triliun di tahun 2015. Lihat tabel berikut:





Perlu menjadi catatan, sebanyak apapun anggaran yang digelontorkan, tanpa pengawasan yang ketat dan program yang tepat, semua akan rawan diselewengkan dan tidak dapat memakmurkan rakyat. Dengan program tepat dan pengawasan ketat, saya kira penyelewengan (korupsi) anggaran dapat dihilangkan atau minimal dikurangi lah korupsi di negeri ini. Capek saya mendengar beritanya, setiap hari ada saja pejabat tersangkut korupsi. Yang denger aja jenuh, apalagi aparat yang bertugas memberantas korupsi. Semoga mereka tabah dan tahan dalam menjaga profesionalismenya. Halah…

Kembali ke subsidi BBM, sebagai contoh  kasus wisma atlet, uang banyak akan tetapi dikorupsi, akibatnya sekarang bangunan sudah mulai runtuh, dan Negara tidak mendapat manfaat maksimal. Oleh karena itu, semua elemen negara mari mengawasi pelaksanaan anggaran yang begitu besar ini supaya ketahanan pangan benar-benar terlaksana, infrastruktur benar-benar diperbaiki dan ditingkatkan tidak hanya berhenti di program dan rencana, sementara hasilnya tidak terasa karena dana hasil korupsi. Semakin besar anggaran, semakin rawan juga anggaran untuk diselewengkan. Negara ini  adalah negara yang besar, dengan anggaran yang besar, serta permasalahan yang juga besar.  

Dan terakhir, sebagai warga negara yang taat dan umat beragama yang baik, saya mengajak kepada semua pembaca, tugas kita adalah mentaati pemimpin (pemerintah) dengan cara mendukung program-programnya, mengawasi kinerjanya, dan mengingatkan dengan cara yang santun dalam mengkritisinya.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Dan barangsiapa yang menaati pemimpin, maka sungguh dia telah menaatiku. Dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin, maka dia telah durhaka kepadaku.” (HR. Bukhari no. 2957 dan Muslim no. 1835)

Maaf apabila ada salah dan kurang dalam tulisan saya, serta bahasa yang saya pakai acak-acakan... Sekian.  Wassalamualaikum warrohmatullahi wabarrokatuhu...


Sumber data: anggaran.depkeu.go.id, bps.go.id

0 komentar :

Posting Komentar