Menelusuri Pembentukan BPJS Kesehatan Berdasarkan Informasi Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Part I) | Uang Kartal

Menelusuri Pembentukan BPJS Kesehatan Berdasarkan Informasi Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Part I)

by Januari 16, 2016 0 komentar

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan. Salah satu tantangan yang muncul adalah penanganan persoalan yang belum terpecahkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,” Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001 mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Melalui penantian yang panjang, Sistem Jaminan Sosial di Indonesia mulai diregulasi melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional hingga melalui UU nomor 24 tahun 2011, Pemerintah dan DPR setuju untuk membentuk suatu badan yang ditugasi menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan pembagian tugasnya, dibagi menjadi BPJS-Ketenagakerjaan dan BPJS-Kesehatan. Proses pembentukan BPJS Kesehatan yang panjang barangkali merupakan cerminan sikap hati-hati pemerintah dalam menyiapkan segala daya dukung sistem ini. Hal yang wajar mengingat sebuah sistem dengan cakupan nasional tentunya memerlukan kesiapan banyak hal.

Sebelum BPJS Kesehatan dibentuk, di Indonesia telah terdapat institusi yang concern-nya adalah di bidang asuransi kesehatan yaitu PT Askes (Persero). Sebagai BUMN, PT Askes (Persero) mendapat dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, dalam bentuk Penyertaan Modal Negara. Laporan keuangannya termasuk dalam lampiran LKPP pada bagian ikhtisan Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN. Pada LKPP tahun 2013 (audited) ditampilkan neraca PT Askes (Persero) yang menunjukkan nilai ekuitas PT Askes (Persero) sebesar Rp9.143.613.000.000.

Di dalam pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa modal awal BPJS Kesehatan bersumber dari APBN maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000.  Pada APBN 2013, Pemerintah dengan persetujuan DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp500.000.000.000 sebagai modal awal BPJS Kesehatan, dalam pos PMN Lainnya. Berbeda dengan PT Askes (Persero), BPJS bukanlah BUMN. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum nirlaba atau lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Kemudian dengan berjalannya jaminan sosial BPJS, maka Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan sosial yang dikelolanya.

BPJS Kesehatan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sedangkan PMN sebagai modal awalnya dibebankan pada anggaran 2013. Mengingat BPJS belum didirikan, maka atas PMN tersebut di-escrow-kan karena administrasi BPJS belum lengkap. Mekanismenya adalah melalui pembentukan dana cadangan yang disimpan sementara pada rekening Dana Cadangan milik Menteri Keuangan untuk segera dicairkan ketika telah memenuhi syarat administrasi. Implikasi langsung pembentukan BPJS Kesehatan adalah transformasi kelembagaan PT Askes (Persero). Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Pemerintah mengakui transformasi tersebut dan mencatatnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014. Nilai ekuitas PT Asuransi Kesehatan (Persero) direklasifikasikan menjadi modal BPJS Kesehatan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah 2014 (Audited), BPJS Kesehatan mendapat pengalihan ekuitas sebesar Rp9.143.613.000.000. Modal tersebut menjadi modal awal BPJS Kesehatan yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah. Sehingga, total modal awal BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp9.643.613.000.000 yang merupakan saldo PMN pada BPJS Kesehatan. Saldo tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pada BPJS Kesehatan. Pemerintah mengakuntansikannya pada akun PMN lainnya.

Implikasi lain dari pembentukan BPJS Kesehatan adalah berakhirnya program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah menjelaskannya ada bagian catatan penting lainnya. Sehubungan dengan perubahan dan perpindahan pengeluaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, maka pengelolaan program Jamkesmas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan berakhir di akhir tahun 2013. Dengan demikian, segala kewajiban yang melekat pada program Jamkesmas menjadi kewajiban Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara program. Kewajiban tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Independen dan telah diakui sebagai utang di kementerian Kesehatan sebesar Rp2.984.471.025.76. Pembayaran kewajiban tersebut akan dibebankan pada APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPJS Kesehatan yang berlaku pada awal tahun 2014 diharapkan akan menjadi program jaminan sosial terbaik dan terbesar di Asia. Jaminan kesehatan rakyat semesta diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada tahun 2014 dengan target peserta sebanyak 121 juta jiwa, dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Keanggotaan BPJS adalah wajib bagi setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan (rincian iuran dijelaskan ada tabel berikutnya), sedangkan bagi warga miskin iuran BPJS ditanggung Pemerintah melalui program bantuan iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkannya.


Pemerintah mengakui adanya potensi kewajiban yang akan timbul dari program ini. Dalam penjelasan program Jaminan Sosial Nasional (LKPP 2013) pemerintah menyatakan konsekuensi risiko fiskal yang dapat ditimbulkan oleh program tersebut bersumber dari aspek operasional dan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BPJS di awal pembentukan serta ke depan beban kontinjensi pemerintah akan bertambah sebagai konsekuensi transformasi program jaminan sosial. 

(Bersambung. . . . . )

0 komentar :

Posting Komentar