Trans Pacific Partnership, Kuda Troya Amerika? | Uang Kartal

Trans Pacific Partnership, Kuda Troya Amerika?

by Januari 16, 2016 0 komentar
Sumber: www.nationofchange.org
Memenuhi undangan Presiden Obama di Gedung Putih akhir Oktober tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan niatan pemerintah Indonesia untuk bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership yang langsung menuai pro dan kontra begitu diumumkan, terutama dari publik dalam negeri. Pihak yang kontra berkeyakinan bahwa TPP hanyalah alat Amerika Serikat untuk membendung laju ekonomi Tiongkok yang saat ini menempati urutan kedua GDP terbesar setelah Amerika Serikat. Bergabungnya Indonesia di TPP tanpa fundamental dan kesiapan ekonomi yang mapan dikhawatirkan hanya akan membuat Indonesia menjadi pasar empuk yang akan kebanjiran barang impor.

Trans Pacific Partnership (disingkat TPP) merupakan perluasan dari Trans Pacific Strategic Economic Partnership (disingkat TPSEP), sebuah pakta perjanjian perdagangan yang digagas oleh empat negara Pacific Rim yaitu Brunei Darussalam, Chili, Singapura, dan Selandia Baru di tahun 2005 yang mulai diberlakukan pada tahun 2006. Dari sekian banyak item kesepakatan, yang menjadi highlight adalah penurunan tarif barrier hingga 90% dalam aktivitas perdagangan negara anggota yang berlaku mulai tahun 2006. Rencananya, tarif perdagangan antar anggota akan dihilangkan sama sekali mulai tahun 2015. Di tahun 2008, anggota TPSEP bertambah menjadi 12 negara dengan masuknya Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. Akan tetapi, di Tahun 2010, Amerika Serikat menggagas transisi TPSEP menjadi pakta perdagangan yang lebih komprehensif dan ekspansif yang kita kenal sebagai TPP saat ini. Setelah melalui perundingan yang alot, berbagai pro dan kontra, baik antar anggota TPP maupun di masing-masing pemerintah negara anggotanya, Mei 2013 menjadi titik awal dimulainya TPP dengan Jepang sebagai negara anggota terakhir yang mencapai kata sepakat. Pada tanggal 5 Oktober 2015, perjanjian TPP resmi ditandatangani oleh seluruh negara anggota.

Sejak tahun 2010 sendiri sudah ada lima negara lagi yang mengungkapkan ketertarikannya (announced interest) atas TPP, di antaranya Kolombia, Filipina, Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan. Indonesia, melalui pertemuan di Gedung Putih Oktober 2015 silam, menjadi negara terakhir dan satu-satunya yang tidak hanya mengungkapkan ketertarikan tapi juga berminat untuk bergabung (intent to join) dengan TPP. Untuk meredam perdebatan di dalam negeri, Presiden Joko Widodo sendiri merespon bahwa niatan Indonesia untuk bergabung ke dalam TPP tidaklah tanpa perhitungan yang matang. Menurutnya, penghapusan barrier perdagangan menjadi pertimbangan yang penting bagi pemerintah Indonesia untuk bergabung. Masyarakat dan pelaku ekonomi domestik diharapkan tidak langsung memberikan sentimen negatif karena saat ini bentuknya baru niatan saja. Indonesia pun belum tentu diterima untuk bergabung.

Pro dan kontra implementasi TPP sebenarnya sudah dan masih terjadi hingga saat ini bahkan di dalam negeri negara anggota TPP sendiri. Negosiasi klausul-klausul perjanjian yang terkesan ditutup-tutupi menjadi salah satu hal yang dikritisi. Di Amerika Serikat, mayoritas anggota Kongres mengaku tidak diberikan akses terhadap substansi negosiasi TPP, tetapi justru pemerintah lebih banyak berkonsultasi terkait TPP dengan korporasi-korporasi raksasa dengan banyak subsidiary di luar negeri seperti Halliburton, Chevron, PHRMA, Comcast, dan MPAA.

Negosiator dari Amerika Serikat juga sangat gencar menawarkan mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), dimana perusahaan investor memiliki hak untuk menuntut pemerintah negara tempatnya menanamkan modal dengan menggunakan hukum internasional jika pemerintah negara tersebut melanggar poin perjanjian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan investor. Pakar ekonomi Joseph Stiglitz dan Adam S. Hersh memberikan kritikan keras terhadap mekanisme ISDS ini, yang mana menurut mereka, ISDS bukanlah upaya TPP untuk melindungi investor dari peraturan diskriminatif pemerintah negara tempatnya menanam modal, tetapi lebih jauh dari itu, ISDS menjamin investor untuk mendapatkan kompensasi dari kemungkinan kerugian meskipun tidak ada peraturan yang diskriminatif atau perusahaan investor memperoleh laba dengan menimbulkan eksternalitas negatif. Misalnya saja, sebuah perusahaan minyak bisa menuntut pemerintah atas kerugian yang dideritanya akibat kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan pemanasan global.

Poin-poin lain yang menjadi kritisi banyak pihak di antaranya adalah ketakutan dunia medis akan melonjaknya harga obat-obatan akibat klausul tentang adanya proteksi monopoli pasar untuk perusahaan farmasi, ditambah dengan pembatasan produksi dan penggunaan obat generik. Para aktivis lingkungan menyebut klausul kesepakatan TPP terkait dampak terhadap lingkungan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang memadai. Ditambah dengan mekanisme ISDS yang dijelaskan sebelumnya, perusahaan malah diberikan hak untuk menuntut pemerintah jika aturan pemerintah terkait AMDAL malah merugikan perusahaan. Seorang senator Kongres Amerika Serikat, Bernie Sanders menyebut TPP sebagai bagian dari global race untuk semakin memperbesar laba korporasi-korporasi raksasa lewat mekanisme outsourcing dan pemotongan hak-hak tenaga kerja. Selain masalah tenaga kerja, TPP juga mempreteli aturan-aturan lingkungan, kesehatan, standar pangan dan keuangan.

Amerika Serikat yang memprakarsai berlakunya TPP memang sudah sejak lama menginginkan adanya pakta perjanjian perdagangan di kawasan Trans-Pasifik, mengingat negara-negara anggota TPP merupakan penggerak 40% ekonomi dunia. TPP digagas oleh Amerika Serikat sebagai respon atas terbentuknya koridor ekonomi yang lebih dulu hadir yaitu BRICS (Brasil, Rusia, India, China, and South Africa) yang digagas Rusia dan Tiongkok. Kerja sama Perdagangan TPP diyakini akan mengikat anggotanya sehingga tak memiliki keleluasaan dalam perdagangan global sebagai counter atas Tiongkok yang saat ini juga sedang mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP).

0 komentar :

Posting Komentar