Menelusuri Pembentukan BPJS Kesehatan Berdasarkan Informasi Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Part II) | Uang Kartal

Menelusuri Pembentukan BPJS Kesehatan Berdasarkan Informasi Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Part II)

by Februari 12, 2016 0 komentar
Baca artikel part I di sini

Pada LKPP 2014 (Audited) pemerintah memberikan penjelasan terkait kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht), dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

Salah satu sumber kewajiban kontinjensi tersebut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah program Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pelaksanaan program JKN, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disikapi dengan baik, agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa yang akan datang. Salah satu potensi risiko fiskal di tahun 2014 adalah ketidaksesuaian antara besaran iuran yang telah ditetapkan dan diterima oleh BPJS Kesehatan dengan besaran klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada penyedia jasa kesehatan. Besaran iuran JKN disajikan sebagai berikut. 

Tabel Besaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pemerintah mendesain program jaminan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting yaitu kecukupan manfaat (adequacy), kemampuan membayar (affordability), dan kesinambungan program (sustainability). Potensi risiko fiskal yang berasal dari implementasi program ketenagakerjaan SJSN di tahun 2014 relatif kecil, karena jumlah akumulasi iuran program diperkirakan masih mencukupi untuk mendanai klaim. Hal ini mengingat saat ini alokasi pengalihan aset PT Jamsostek memiliki aset bersih yang relatif besar. Demikian juga untuk program Jaminan Hari Tua mempunyai potensi risiko fiskal yang relatif kecil, karena penyelenggaraan programnya dilaksanakan berdasarkan skema iuran pasti. Selanjutnya, program Jaminan Pensiun juga diyakini mempunyai potensi risiko fiskal yang relatif kecil, mengingat masa iuran wajib minimal selama 15 tahun.

Sebagai kelanjutan program Jamkesmas yang berakhir pada 2013, Pemerintah menanggung kewajiban iuran BPJS warga miskin melalui mekanisme bantuan iuran. Pemerintah menentukan warga yang berhak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besarnya kewajiban pemerintah atas program ini adalah sejumlah warga PBI dikalikan dengan iuran sebesar Rp19.225 selama 12 bulan. Jumlah tersebut dianggarkan pemerintah melalui Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kesehatan. Karena sifatnya sebagai iuran yang tentunya rentan  pada penyesuaian, terdapat risiko fiskal yang dapat ditimbulkan oleh program tersebut.

Sedangkan yang menjadi kewajiban kontinjensi pemerintah adalah potensi ketidaksesuaian antara besaran iuran yang telah ditetapkan dan diterima oleh BPJS Kesehatan dengan besaran klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada penyedia jasa kesehatan. Risiko fiskal yang muncul bersumber dari aspek operasional dan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BPJS. Ketika secara operasional BPJS mampu memaksimalkan pendapatan iuran dan meminimalkan besaran klaim yang harus dibayarkan, kewajiban kontinjensi dapat dihindari. Namun, praktik tersebut harus dilakukan dengan tanpa mengurangi kualitas manfaat yang diterima peserta.
Operasional BPJS Kesehatan adalah kegiatan pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam LKPP 2014 (Audited) DJS Kesehatan bersumber dari:
  •  Iuran jaminan termasuk bantuan iuran
  • Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
  • Aset program jaminan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan jaminan program; dan
  • Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi defisit, maka Dana Jaminan Sosial dapat mengajukan pinjaman kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau Pemerintah dapat mencairkan Dana Cadangan Jaminan Sosial untuk menjaga program jaminan sosial terus berjalan.

Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi ruang lingkup kewajiban kontinjensi pemerintah atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui mekanisme pinjaman DJS Kesehatan pada BPJS Kesehatan, pemerintah berkewajiban menjamin keberlangsungan program dengan penyertaan modalnya pada BPJS Kesehatan. Pemerintah sebagai pemilik ekuitas tunggal pada BPJS Kesehatan menjamin keberlangsungan program dengan keseluruhan PMN-nya pada BPJS Kesehatan. Kewajiban kontinjensi berikutnya secara langsung dapat membebani anggaran melalui mekanisme dana cadangan.  Sebagai salah satu sumber DJS Kesehatan, dana cadangan memberikan opsi pada pemerintah untuk melakukan intervensi. Ketika terdapat indikasi akan terjadi defisit, pemerintah dapat merespon dengan pembentukan dana cadangan pada APBNnya. Sebagaimana karakteristik dana cadangan, pos tersebut baru akan dicairkan ketika indikasi tersebut terpenuhi dan defisit benar-benar terjadi. Opsi ini diambil sebagai solusi jangka pendek atas operasional BPJS.

Pada LKPP 2014, jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan terjadi di pos PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atas peningkatan PMN BPJS Kesehatan. Jika diamati secara akuntansi, terdapat perbedaan pencatatan PMN atas PT Askes (persero) dan BPJS Kesehatan. Sebagai BUMN, PMN pada PT Askes dicatat pada PMN pada BUMN, sedangkan pada BPJS Kesehatan dicatan pada PMN lainnya, pada BHMN. Jika diruntut, efek dari reklasifikasi aset PT Askes adalah penurunan pada pos PMN pada BUMN dan penambahan pada pos PMN pada BHMN.

PMN pada BPJS Kesehatan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.144.289.555.210. Pada pos ini terjadi peningkatan sebesar Rp1.500.676.555.210 atau 15,56%. Peningkatan tersebut bersumber dari pendapatan operasional BPJS Kesehatan atas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai badan nirlaba, pendapatan utama BPJS adalah alokasi beban operasional DJS Kesehatan. Namun, kenaikan PMN tersebut belum cukup menjadi indikasi suksesnya penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Berdasarkan APBN-P 2015, pemerintah justru menganggarkan PMN tambahan sebesar Rp3.460.000.000.000 sebagai PMN lainnya pada BPJS Kesehatan. Selain itu, dibentuk dana cadangan Pembiayaan Kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan sebesar Rp1.540.000.000. Mengacu pada mekanisme penanganan defisit yang dijelaskan sebelumnya, penganggaran pada APBN-P ini merupakan respon pemerintah atas indikasi defisit yang mungkin terjadi pada BPJS Kesehatan di tahun 2015 ini. Jika diamati lebih lanjut kebijakan pemerintah pada rencanan penambahan PMN ini terdapat hal yang perlu kita cermati. Pemerintah melakukan diversifikasi dalam penambahan PMN ini. PMN senilai Rp6.000.000.000.000 tidak hanya diwujudkan dalam penambahan ekuitas pada BPJS Kesehatan, tapi dibagi dengan pembentukan dana cadangan. Dengan karakteristik dana cadangan yang lebih mudah dicairkan dan dapat langsung menutup defisit yang terjadi, penulis berkeyakinan bahwa pemerintah mengestimasi defisit yang tidak mampu ditanggung oleh DJS Kesehatan adalah sebesar Rp1.540.000.000.000. Dengan kata lain, estimasi defisit DJS Kesehatan tahun 2015 adalah sebesar nilai aset neto DJS Kesehatan ditambah dana cadangan yang dibntuk pemerintah. Berdasarkan Laporan Keuangan BPJS tahun 2014, aset neto DJS Kesehatan per 31 Desember 2014 adalah Rp4.321.009.000.000. Kesimpulannya, estimasi defisit DJS Kesehatan adalah sebesar Rp5.861.009.000.000.

PMN sebesar Rp3.460.000.000.000 merupakan antisipasi jangka panjang yang dialokasikan untuk meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk menutup defisit melalui mekanisme pinjaman DJS Kesehatan pada BPJS Kesehatan. Sekilas, langkah ini dilakukan pemerintah dengan cara menutu defisit program melalui investasi pada penyelenggara program. Harapannya adalah kinerja program meningkat dan tidak terjadi defisit di masa mendatang.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kita dapat menelusuri jejak pembentukan BPJS Kesehatan sampai pada posisi keuangannya saat ini. Sebagaimana fungsi dan karakteristik informasi akuntansi adalah dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Walaupun akuntansi banyak didasarkan pada asumsi dan estimasi, informasi yang dihasilkan tetap dapat diandalkan karena akuntansi juga ddasarkan pada prinsip-prinsip yang berujung pada keandalan informassi yang dihasilkan.

Referensi:
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 APBN-P 2013
LKPP 2013 (Audited)
Laporan Keuangan PT Askes (Persero) 2013
LKPP 2014 (Audited)
Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2014.
APBN-P 2015

0 komentar :

Posting Komentar