Debt Fetishism, Zinsschranke, & Thin Capitalization Rules di Indonesia | Uang Kartal

Debt Fetishism, Zinsschranke, & Thin Capitalization Rules di Indonesia

by Juli 12, 2016 0 komentar
Sumber: http://www.optimizecapitalmarkets.com/
Thin capitalization adalah sebuah praktik penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dimana mereka meningkatkan jumlah pembiayaan utang di negara-negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga dari dasar pengenaan pajak badan (Mintz dan Smart, 2001)

Tahun 1971, Kanada menjadi negara yang pertama kali memperkenalkan Thin Capitalization Rules (TC Rules) dalam rangka memerangi praktik tax avoidance melalui skema thin capitalization (Buttner et al, 2012). Berselang cukup lama, beberapa negara besar mulai menyadari kebutuhan akan adanya TC Rules tersebut, seperti Australia pada tahun 1987 dan Amerika Serikat pada tahun 1989. Di Indonesia sendiri, upaya ini sebenarnya sudah dimulai lebih dahulu dibandingkan Australia dan Amerika Serikat lewat UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan yang dipicu salah satunya oleh menjamurnya fenomena perusahaan yang menjadikan utang sebagai sumber pendanaan dengan nilai yang  fantastis pada awal tahun 80-an, jauh melampaui modal awal yang mereka miliki.

Pasal 8 UU Nomor 7 tahun 1984 sudah sangat spesifik menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya rasio utang terhadap ekuitas sebagai upaya mencegah praktik thin capitalization. Sebagai lex specialis dari UU ini, diterbitkan KMK Nomor 1002/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan PPh. Namun, hanya berselang setahun, terbit KMK Nomor 254/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan KMK Nomor 1002/1984 karena dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Dan naasnya, penundaan tadi tidak memiliki batas waktu. Baru pada tahun 2015 lalu, setelah genap 30 tahun, moratorium atas penetapan TC Rules versi Indonesia akhirnya usai lewat diterbitkannya PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

PMK ini menjadi babak baru perlawanan Otoritas Pajak di Indonesia atas praktik thin capitalization yang sudah menjadi rahasia umum, terutama oleh perusahaan multinasional. Praktik ini dipicu oleh adanya perlakuan asimetris antara return atas pembiayaan yang berasal dari utang dan return atas pembiayaan yang berupa ekuitas. Biaya bunga yang ditanggung perusahaan akan menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak. Hal ini menyebabkan apa yang disebut dengan debt fetishism, dimana perusahaan secara nalar akan lebih condong memilih utang sebagai sumber pembiayaan karena efeknya sekaligus  berimbas pada pengurangan taxable income. Ketika upaya meningkatkan besaran utang memiliki tujuan yang produktif bagi perusahaan, hal ini tentu saja tidak menjadi masalah. Hanya saja, ketika upaya penghindaran pajak menjadi driver utama, maka di sinilah TC Rules diperlukan.

Dari sudut pandang empiris, TC Rules diharapkan mampu mengurangi praktik international debt-shifting dan mengurangi debt-to-assets ratio dari afiliasi perusahaan multinasional di dalam negeri, yang akan berdampak positif bagi tax revenue. Namun, penetapan Rules ini juga memiliki dampak negatif karena berpotensi menurunkan investasi domestik. TC Rules akan menaikkan cost of capital domestik dan menggoyahkan daya saing suatu negara untuk mendapatkan aliran modal (Haufler & Runkel, 2008). Imbas lainnya adalah apa yang disebut dengan tax competition, dimana pengetatan TC Rules biasanya diikuti dengan penyesuaian (penurunan-red) statutory tax rates agar negaranya tetap seksi di mata para investor.

Negara yang sudah lebih dari  puluhan tahun concern atas praktik thin capitalization dan akhirnya berhasil menerapkan TC Rules yang dianggap efektif adalah Jerman. Bahkan, TC Rules yang memiliki nama Zinsschranke  ini menjadi blueprint bagi usaha tax reform negara-negara Uni Eropa, seperti Itali, Spanyol, Norwegia, dan Finlandia.

Dimulai pada tahun 1994, awalnya TC Rules hanya diimplementasikan secara eksklusif pada internal debt perusahaan domestik yang berasal dari perusahaan induk di luar negeri. Internal debt yang terjadi pada perusahaan yang keseluruhan operasinya berada di dalam negeri dan utang yang berasal dari pihak luar perusahaan (external debt), belum menjadi cakupan dalam TC Rules ini.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa ada dua pendekatan untuk mencapai tujuan penerapan TC Rules, yaitu safe-harbor rules dan earnings stripping rules. Safe-harbor rules secara mudah dapat diartikan sebagai batas aman. Selama beban bunga yang dibayarkan berada di dalam range safe-harbor tadi, maka beban bunga tersebut boleh dijadikan pengurang taxable income. Proxy yang lazim digunakan dalam safe-harbor rules adalah debt-to-equity ratio. Sementara earnings stripping rules adalah pendekatan yang lebih baru, dimana yang dijadikan limit bukanlah nominal utangnya, tetapi nominal bunga yang dibayarkan.

Jerman menggunakan pendekatan safe-harbor pada awal penerapan TC Rules-nya dan yang dijadikan proxy-nya adalah debt-to-equity ratio sebesar 3:1 yang berubah pada tahun 2001 menjadi 1,5:1 karena adanya pengetatan rules sebagai pendamping  upaya penurunan corporate tax rate di Jerman.

Selanjutnya, tahun 2004 menjadi awal dimulainya implementasi TC Rules Jerman yang baru. Mulai saat itu TC Rules berlaku bagi seluruh perusahaan tanpa terkecuali, baik yang berstatus residen atau nonresiden. Hal ini sebenarnya sedikit bersifat mandatori karena merupakan respons atas ruling dari European Court of Justice (ECJ). Pendekatan safe-harbor masih digunakan dengan proxy debt-to-equity ratio sebesar 1,5:1. Meski berlaku untuk semua perusahaan baik yang domestik maupun internasional, tetapi ada keringanan bagi perusahaan-perusahaan kecil. TC Rules tidak berlaku apabila bunga yang dibayarkan atas internal debt lebih rendah dari 250.000 EUR setiap tahunnya.

Dalam rangka reformasi besar-besaran atas sistem perpajakan di negaranya, Jerman mengimplementasikan perubahan fundamental atas sistem dan regulasi perpajakannya pada tahun 2008/2009. Jerman memperkenalkan apa yang disebut dengan "Zinsschranke", sebuah regulasi terkait thin capitalization yang tidak lagi menggunakan pendekatan tradisional safe-harbor rules, tetapi menggunakan earnings stripping rules. Motivasi atas perubahan ini adalah untuk meningkatkan rasio ekuitas perusahaan-perusahaan di Jerman yang saat itu nilainya rendah dan membatasi international debt-shifting. Imbasnya, TC Rules ini mengatur juga debt yang berasal dari luar perusahaan (external debt).

Karena menggunakan pendekatan earnings stripping, yang menjadi threshold adalah net interest expenses. Net interest expenses (baik yang dibayarkan atas internal maupun external debt) tidak boleh dijadikan pengurang pajak apabila telah melebihi 30% dari Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) perusahaan. Net interest expenses sendiri definisinya adalah selisih dari beban bunga yang dibayarkan atas utang dan pendapatan bunga atas utang yang diberikan perusahaan. Terkait net interest expenses,  Zinsschranke mengatur bahwa beban bunga yang tidak bisa dikurangkan pada tahun ini karena sudah melewati threshold bisa dikurangkan pada tahun berikutnya dengan syarat bahwa threshold pada tahun berikutnya belum tercapai. Proses “interest carry forward” ini bisa diakumulasikan hingga 5 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bach dan Buslei (2009), TC Rules Jerman yang baru ini diestimasikan mampu meningkatkan tax revenue hingga 750 juta EUR.

Masih terlalu dini untuk mengevaluasi efektivitas penerapan TC Rules di Indonesia karena penerapannya yang baru seumur jagung. Namun, langkah awal ini perlu didukung dan diaplikasikan secara konsisten karena di lapangan, salah satu masalah yang muncul adalah inkonsistensi akibat adanya peraturan yang tumpang tindih.

Sebagai penutup, untuk bahan diskusi, jika secara umum international debt-shifting dapat kita katakan sebagai symptomp, maka problem-nya dapat kita kerucutkan pada perbedaan treatment antara return atas debt dan return atas equity. Dengan logika tadi, apakah TC Rules sebagai obat penawar sudah tepat mengobati problem? Atau baru pada level mengobati symptomp?

-          das Ende    -

0 komentar :

Posting Komentar