Blak-blakan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2015 | Uang Kartal

Blak-blakan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2015

by Agustus 05, 2016 0 komentar

Setelah menunggu lama, akhirnya Laporan Keuangan BPJS Kesehatan di-publish bagi rakyat jelata pengguna layanannya. Selama ini kita hanya dicekoki oleh berbagai berita kegagalan, kerugian, mismatch atau apapun penyebutannya. Namun benarkah adanya? Gagalkah BPJS Kesehatan?

Sebagai awalan, perlu saya jelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan mengelola dana masyarakat yang disebut Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Jadi, perlu diingat dan juga perlu diperhatikan, terdapat dua entitas keuangan, BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan. Laporan keuangannya pun dipisahkan walaupun dikerjakan oleh (biasanya) orang yang sama.

Melalui APBNP tahun 2015, Pemerintah menganggarkan penambahan Penyertaan Modal Negara pada BPJS Kesehatan sebesar Rp3.640.000.000.000, dan membentuk dana cadangan sebesar Rp1.560.000.000.000. Kebijakan tersebut merupakan respon atas kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang kurang sehat. BPJS Kesehatan mengakui kerugian sebesar Rp4.631.919.000.000, termasuk hibah kepada DJS Kesehatan sebesar Rp1.560.000.000.000. Jika dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun lalu, terdapat penurunan kinerja yang luar biasa. Namun, setelah diamati lebih lanjut, BPJS Kesehatan hanya mencairkan dana operasionalnya sebesar Rp2.554.000.000. Nominal tersebut hanya sebesar 0,075% dari biaya operasional yang seharusnya bisa dicairkan oleh BPJS Kesehatan. Penurunan kinerja tersebut juga terlihat dari keuangan DJS Kesehatan yang terus mengalami mismatch. Tahun 2015, ketidakseimbangan yang terjadi sebesar minus Rp5.760.071.000.000 setelah memasukkan pendapatan hibah dari BPJS Kesehatan sebesar Rp1.560.000.000.000. Dengan tambahan penurunan tersebut, total mismatch yang ditanggung  oleh DJS Kesehatan selama dua tahun beroperasi adalah Rp9.069.216.000.000. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya Penyertaan Modal Negara pada BPJS Kesehatan. Terjadi mutasi ekuitas sebesar Rp1.028.196.282.892 yang utamanya disebabkan oleh adanya penurunan nilai ekuitas yang tidak diatribusikan melalui pendapatan atau beban. Penyertaan Modal Negara pada BPJS Kesehatan per 31 Desember 2015 adalah Rp10.116.093.717.108.




Hal yang paling mencolok dari kebijakan manajemen keuangan BPJS Kesehatan adalah pencairan biaya operasional yang hanya sebesar 0,075% dari nilai maksimal. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kinerja keuangannya, BPJS Kesehatan mengakui kerugian. Jika dicermati, terdapat skema pengalihan kerugian yang seharusnya diakui oleh DJS Kesehatan dialihkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan meminimalkan pendapatannya yang sah. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Pendapatan BPJS Kesehatan yang diminimalkan berakibat berkurangnya beban yang seharusnya ditanggung DJS Kesehatan. Terdapat selisih sebesar Rp3.412.190.428.700 yang diakui sebagai kerugian pada BPJS Kesehatan. Skema manajemen keuangan ini secara akuntansi berdampak mengurangi mismatch pada DJS Kesehatan.

Skema manajemen keuangan lain yang menarik untuk dicermati adalah mekanisme PMN pada BPJS Kesehatan. Sebagaimana dianggarkan pada APBNP tahun 2015, pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada BPJS Kesehatan berupa PMN sebesar Rp3.640.000.000.000, dan membentuk dana cadangan sebesar Rp1.560.000.000.000. Namun, berdasarkan pertimbangan manajemen keuangan, anggaran dana cadangan tidak direalisasikan. Total anggaran pembiayaan dicairkan sebenuhnya dalam bentuk PMN. Realisasi PMN yang dicairkan adalah sebesar Rp5.000.000.000.000. Namun kemudian, BPJS mengalihkan PMN sebesar Rp1.560.000.000.000 sebagai hibah kepada DJS Kesehatan.




Hibah dari BPJS Kesehatan merupakan pendapatan yang sah diakui oleh DJS Kesehatan. Dampaknya, mismatch yang diakui berkurang sejumlah nominal tersebut. Secara total, dua kebijakan manajemen keuangan yang dilakukan oleh BPJS berdampak pada penurunan mismatch pada DJS Kesehatan sebesar Rp4.952.190.428.700. Di sisi lain, beban tambahan di BPJS Kesehatan sebesar nominal tersebut. Artinya, tanpa kebijakan menajemen keuangan tersebut BPJS Kesehatan seharusnya mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp320.271.428.700 dan DJS Kesehatan seharusnya mengakui mismatch sebesar minus Rp10.712.262.428.700.

Skema manajemen keuangan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tersebut pada akhirnya tidak mempengaruhi keuangan pemerintah. Pengakuan kerugian yang diakui oleh BPJS Kesehatan ataupun DJS Kesehatan menimbulkan dampak yang sama bagi pemerintah yakni berupa direct explicit liabilities maupun implicit contingent liabilities. Kewajiban eksplisit yang menjadi beban pemerintah adalah sebesar penurunan nilai Penyertaan Modal Negara yaitu sebesar Rp6.028.197.000.000.




Di samping itu, terdapat potensi terjadinya implicit contingent liabilities pada penyelenggaraan program ini di tahun 2016 dan selanjutnya. Saat ini, aset neto yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp10.116.093.000.000 sedangkan aset DJS Kesehatan adalah sebesar minus Rp 9.069.216.000.000. Secara total aset neto program jaminan sosial adalah sebesar Rp1.046.877.000.000.  Artinya, daya tahan program jaminan kesehatan nasional yang menginjak tahun ketiga ini hanyalah sebesar Rp1.046.877.000.000. Tanpa dukungan PMN tambahan dari pemerintah, mismatch yang dapat ditanggulangi oleh Jaminan Kesehatan Nasional adalah Rp1.046.877.000.000. Perlu diingat kembali, mismatch yang diakui tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.760.071.000.0000.

*Angkanya ditampilkan sedemikian rupa sehingga bukan asal comot dari media online.

0 komentar :

Posting Komentar