Ampuni Aku DJ ..P | Uang Kartal

Ampuni Aku DJ ..P

by September 14, 2016 0 komentar
ilustrasi: Tax Calculation
Di sela-sela tahun 2016 yang telah dinobatkan sebagai tahun penegakan hukum pajak, terselip sebuah kisah imut yang dianggap cukup lucu untuk diperbincangkan: pengampunan dosa di tengah tahun penegakan hukum. Cukup banyak yang berkomentar bahwa ini menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan pemerintah, bentuk keplin-planan, yang kalau boleh dikatakan memang merupakan tabiat alami rezim saat ini. Saya tidak setuju. Bukan, maksud saya, saya tetap setuju bagian yang mengatakan bahwa itu tabiat alami rezim saat ini. Saya cuma tidak setuju kalau pengampunan pajak ini salah satu bentuk tabiatnya. 

Yang tidak banyak orang pahami, sesungguhnya, di balik kemuliaan hati pemerintah yang disuratkan dalam UU Pengampunan Pajak, tersirat tuduhan sinis yang mengutuk bahwa tindakan tidak membayar pajak adalah dosa dan bentuk kedurhakaan tingkat tinggi terhadap negara. Jika bukan karena dosa, buat apa diampuni? Bukankah begitu, ketika sesosok makhluk menawarkan pengampunan bersyarat, itu artinya dia telah berlagak menjadi raja yang ingin menunjukkan bahwa hanya dia yang mampu dan berhak menghapuskan dosa hamba-hambanya. Dengan lagaknya, pemerintah cuma sedang menyombongkan diri, mengaku bahwa dialah yang paling berkuasa di negeri ini. Secara filosofis, pemerintah tak bisa dikatakan sedang mengendurkan janjinya untuk menerapkan tahun penegakan hukum, bahkan bisa dibilang ini adalah pernyataan penegas. Secara teknis? Biar itu menjadi masalah internal DJP. Saya tidak tega memberi tambahan bully terhadap kawan-kawan DJP yang masih harus masuk juga di hari Sabtu dan Minggu. 

//

Isu lain yang tengah menggelora di sela kesibukan pemerintah menghabiskan anggaran sosialisasi tax amnesty ialah semangat muda para aktivis tak berpenghasilan yang menggaungkan ajakan untuk tidak membayar pajak meskipun sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak punya kewajiban membayar pajak penghasilan. Sudah lelah rasanya untuk terus menjelaskan jargon-jargon normatif bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau pembayaran gaji para Pengangguran Negeri Sipil. Yang mereka (pokoknya) tahu, uang pajak mereka hanya akan dikorupsi oleh Jayus, dan Jayus merupakan akar dari kebusukan negeri ini. Mereka cuma (pokoknya) tahu kalau semua petugas pajak itu tidak ada bedanya dengan Jayus  coba bayangkan Anda datang ke kantor pajak dan semua petugas wajahnya sama. 

Dari pihak yang berseberangan, aksi boikot pajak itu pun hanya dibalas dengan menuduh para pemboikot itu sebagai pendosa yang tak mau berkontribusi terhadap negara. Padahal, mereka sama-sama berpura-pura, yang satu pura-pura tak tahu gunanya bayar pajak, yang satu lagi pura-pura tak tahu motif alami para pemboikot itu. Bukankah motifnya sederhana? Mereka cuma tak mau keluar uang lebih banyak. Siapa sih yang mau keluar duit banyak? Bahkan para pegawai pajak itu, masih berapa banyak yang tak melaporkan penghasilan mereka di luar penghasilan sebagai PNS? 

Mungkin tak semuanya berpura-pura, ada juga yang memang terlahir di dunia dengan beranggapan bahwa Negara adalah sebuah sosok, entitas, yang punya pekerjaan dan penghasilan tetap, menjadi karyawan di perusahaan multidunia-akhirat dan bertugas menghidupi hajat hidup warganya. Bahkan, ketika mendengar kata "ibu pertiwi" mungkin mereka juga membayangkan bahwa itu adalah sosok ibu-ibu sebagaimana ibu-ibu pada umumnya. Balik lagi, ujung-ujungnya itu juga salah pemerintah yang tidak memberikan pendidikan memadai. It's all the government fault. Always.

Mereka yang pura-pura pun tak bisa serta merta disalahkan jika merasa belum mendapatkan manfaat langsung dari pajak. Mungkin mereka cuma merasa layanan publik yang diberikan saat ini belum cukup pantas untuk dibayar. Sebaliknya, Negara mengklaim bahwa dirinya butuh duit untuk memberikan pelayanan yang memadai. Ini masalah klasik, ada uang ada barang. Padahal zaman sudah semakin maju, lebih tepatnya, ada barang ada cicilan, yang tanpa uang muka pun jadi. Mindset pemerintah masih terlalu fokus pada para penagih dan pengelola duit. Insentif tinggi diberikan pada pihak-pihak yang berurusan dengan keuangan, sedangkan pihak-pihak yang berhadapan langsung terhadap pelayanan publik  guru, dokter, polisi, dll  hanya dianggap sampingan. Bukankah sudah sewajarnya, sebuah perusahaan berfokus pada apa yang dijualnya?

//

Pada akhirnya masyarakat memang berhak marah. Merekalah yang berhak melakukan apa pun terhadap kebijakan karena merekalah pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini. Bahkan ketika DJP mesti rela memotong penghasilan anak-anaknya karena tak tercapainya target penerimaan, mereka cuma boleh tertunduk lesu memikirkan cicilan yang belum lunas. Lagipula itu bukan salah masyarakat, itu salah para pemimpin mereka sendiri yang membuat kebijakan yang begitu konyolnya menyakiti diri sendiri.

Wahai DJ, jika memang masyarakat yang tak mau membayar pajak ini begitu berdosa, maka ampunilah mereka selayaknya engkau mengampuni dosa-dosa masa silam para orang kaya pengemplang pajak itu. Wahai masyarakat, cukupkanlah perdebatan baik buruk, haram halal tentang apa yang harus dan tak seharusnya  atau bisa jadi, apa yang kalian ingin dan tak inginkan  itu. Mari bersama-sama membangun bangsa ini tanpa perlu saling menuduh, saling berprasangka, karena prasangka mengaburkan makna. (v0)

fizer0

Author

Menerjemahkan dunia yang dibangun dari paradoks, menyederhanakan ilusinya, dan melukisnya dengan kata.

0 komentar :

Posting Komentar