Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia dari Sudut Pandang Sri Mulyani | Uang Kartal

Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia dari Sudut Pandang Sri Mulyani

by September 20, 2016 0 komentar
Conference of Indonesia Foreign Policy 2016 yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) berlangsung gegap gempita dan membahana. Bahkan, mendapatkan Rekor MURI sebagai konferensi kebijakan luar negeri indonesia dengan peserta terbanyak. Pembicara yang hadir juga merupakan tokoh-tokoh besar. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Uangkartal.com berkesempatan mengikuti salah satu sesi konferensi tersebut, “A Conversation with Sri Mulyani: The State of World Economy and Indonesia’s Policy Response.”

Ibu Sri Mulyani (kanan) sedang menjawab pertanyaan dari Desi Anwar.


Tulisan di bawah ini berisi intisari yang di sampaikan oleh Ibu menteri. Dengan keterbatasan pengetahuan penulis, apa yang beliau sampaikan kami tulis ulang menjadi sajian berikut,

Ekonomi global sangat dipengaruhi oleh kekuatan-keuatan ekonomi besar. Kondisi perekonomian mereka pasca krisis 2008 berimbas secara global. Amerika sebagai pemain utama cenderung  responsif dan mampu melakukan quick fix untuk segera mengentaskan diri dari kondisi depresi. Uni Eropa sedikit berbeda, dengan bentuknya multination, kebijakan yang diambil belum cepat berdampak. Pengecualian terjadi pada UK yang mampu menjaga perekonomiannya walaupun akhirnya melakukan jajak pendapat untuk Brexit dan berpisah dengan Uni Eropa. China sebagai negara yang ekonominya commodity based sempat mengatasi perlambatan dengan berbagai mekanisme kebijakan, misalnya kurs tetap dengan mendevaluasi Yuan. Namun, disadari bahwa kebijakan tersebut tidak dicukup untuk diandalkan dalam jangka panjang. Suasana weak yang melanda dunia sebenarnya menimbulkan kondisi plenty of liquidity outside of Indonesia. Menanggapi potensi tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah dengan 13 paket kebijakan ekonomi sudah tepat. Dilakukan banyak deregulasi untuk menarik investor. Bukan hanya tentang money yang masuk melainkan kepercayaan adanya demand di Indonesia. Indonesia negara yang besar, sangat atraktif dari segi demand of investment.

Lebih detail, SMI menanggapi kondisi Indonesia diantara G20. Menurut beliau, negara-negara G20 yang tetap menunjukkan high growth adalah India, China, termasuk Indonesia. Emerging country pertumbuhannya tidak bagus. Brazil dan Argentina masih sibuk dengan pemimpin baru. Rusia dan Shout africa, perekonomiannya bergantung pada harga komoditi (yang sedang menurun). Jepang sempat bertahan dengan three arrow reform (fiscal stimulus, monetary easing,  structural reform) yang dicetuskan Perdana Menteri Abe. Sementara negara maju tampak humble, China terlihat pede dan siap menjadi penguasa dunia, terlihat dari inisiasinya membentuk Bank Infrastktur Asia (AIIB). Walaupun perekonomian China kembali tumbuh tinggi sebagai dampak policy ekonominya, ternyata mulai disadari akan kembali terjadi pelemahan (weakening). Akumulasi kondisi tersebut memposisikan kondisi perekonomian dunia sedang gak hebat-hebatan. Walaupun Pemerintahan Modi di India dan Jokowi di Indonesia masih tetap punya source of growth, harus disadari bahwa pelemahan ekonomi global yang terjadi masih akan lama.

Source of Growth Indonesia berasal dari Market size yang besar dan middle classs yang bertumbuh.  Ini dibuktikan dengan munculnya demand for services middle income dan bergesernya paradigma investasi mereka, dari sekedar menabung menjadi deposito, kemudian surat utang dan sukuk, sampai pasar saham. Ini merupakan good behaviour bagi ekonomi yang menunjukkan adanya opportunity dan minat investivasi yang bagus. Kondisi tersebut dilandasi juga oleh pelemahan akibat Commodity prize yang tidak sedalam yang dialami negara Africa dan China. Ada fondasi dan growing prospect bagi perekonomian Indonesia.

Sayangnya, Resource yang masuk ke Indonesia sekarang lebih banyak dalam investasi yang  short term bukan long term. Perlu upaya pemerintah untuk meyakinkan dana aman di Indonesia. Selain fondasi yang baik tadi, dibutuhkan clear direction, clear policy, matching puzzle antara economic, fiscal,market, dan sektor real.

Kondisi yang terjadi justru pemerintah pede mampu merealisasikan penerimaan pajaknya, padahal 2 tahun terakhir tidak mencapai target. Hal tersebut justru menimbulkan teka-teki dan ketidak jelasan dan kegoyahan fondasi. Maka perlu dilakukan rasionalisasi, termasuk melalui pemotongan anggaran. Timbul masalah lain, pemotongan anggaran memunculkan gejolak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Komplikasi tersebut menjadi challenge, toh dibanding negara lain, Indonesia masih lebih harmonis. Harus diyakini, It’s not about commitment, but quality spending. Perlu critical thinking supaya anggaran bukan malah menjadi wasted, hilang uang.
Perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang bagus, size yang besar, middle calss yang terus tumbuh, sacara natural merupakan rupa yang cantik. Tapi, jangan asal make up, yang malah menjadikan jelek, tidak boleh salah urus. Salah satu masalah APBN adalah how to use fiscal policy, Goverment isn’t source of problem but solution. Perlu penyesuaian pendapatan, penerimaan pajak termasuk dari tax amnesty. Dari sisi belanja, mandatory spending seperti 20% pendidikan, 5% kesehatan tetap diprioritaskan, insfrastuktur terus dibangun. Pemerataan tidak akan tercipta jika seorang anak yang lahir di Jawa nasibnya berbeda dengan yang di pelosok Kalimantan. Harus dihilangkan kesenjangan dari lahir tersebut dengan membangun infrastruktur, membangun dari pinggir, focus pada remote area, dan upaya mengoreksi ketidakadilan lainnya.

Mau tidak mau spending berkurang. Bagaimana agar tidak malah menjadi problem? Seperti rumah tangga, penerimaan yang tidak kecil pun tetap perlu prioritas, diperlukan choice. Pemotongan aggaran bukan menunjukkan sinyal terjadinya krisis, tapi merupakan spacing strategy. Pada dasarnya pemerintah tidak boleh menolak belanja karena tidak ada uang. Ini yang disebut dengan cash flow management. Spending-nya pun tidak melulu dipotong, ada yang ditunda. Seperti membangun jembatan yang seharusnya bisa dalam 6 bulan ditunda menjadi 12 bulan pengerjaan. Kebijakan ini bukan moratorium kegiatan, ini seperti pesawat yang terbang diketinggian 30.000 kaki, turun ke 15.000 kaki. Bukan ambles, tapi seperti lari yang diturunkan kecepatannya.

Pemerintah harus membuat ekonomi maju, create job. Namun, bukan melulu harus pemerintah, perlu sinergi dengan swasta. Walaupun demikian, Institusi pemerintah harus, perlu, dan wajib diperbaiki fondasinya. Butuh good direction, narative (seperti sosialisai), clarity, komitmen untuk melakukan hal yang tidak mudah (memberantas pungli dan korupsi). Reform of that kind of nature adalah paling sulit. Birokrasi yang disiplin, efisien, dan tidak korup memang susah tapi bisa.

Disadari, DJP sebagai punggawa penerimaan masih perlu improve agar penerimaan bertambah. Tax reform menjadi perlu dan prioritas. Dari sisi law, undang-undang perpajakan harus segera diperbaiki. Setelah undang-undang Tax Amnesty, perubahan Undang Undang KUP, PPh, dan PPN menjadi target selanjutnya. Tax Amnesty juga merupakan bagian dari reformasi Tax Reform.

Pajak bukanlah penjajahan di jaman kemerdekaan. Justru, sebagai negara merdeka, pajak diperlukan untuk menjaga kemerdekaan dan menegaskan kedaulatan. 

Kementerian Keuangan akan terus mengupayakan yang terbaik untuk menarik pajak dari 1% Wajib Pajak yang menguasai 50% perekonomian Indonesia. Bukan hanya menunggu hasilnya, kita juga harus membantu upaya itu, dengan setidaknya membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan kita. Hal itu perlu jika ingin Republik ini menjadi better, greater, dan wealthier.

Disclaimer:

Ditulis berdasarkan pemahaman atas apa yang disampaikan, bukan menegaskan apa yang sebena-benarnya disampaikan.

0 komentar :

Posting Komentar