Perlukah Mengevaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Keanggotaan G-20 ? | Uang Kartal

Perlukah Mengevaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Keanggotaan G-20 ?

by September 23, 2016 0 komentar

4 September 2016, Hangzhou, Tiongkok menjadi tuan rumah KTT G-20. G-20 (Group of Twenty) merupakan forum informal 20 negara yang mempengaruhi total 85% GDP (Gross National Product) global. Secara resmi G-20 dibentuk pada tahun 1999 karena adanya krisis ekonomi tahun 1998. Berawal dari G7 yang merupakan kumpulan negara-negara maju saat itu, pertemuan ini dirasa kurang memberikan dampak terhadap perekonomian global. Maka dari itu, muncullah ide untuk mengikutsertakan negara-negara yang memiliki dampak terhadap perekonomian global untuk berunding bersama. Anggota G20 meliputi Indonesia, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Hal ini diharapkan memiliki peran penting untuk menjawab tantangan ekonomi global seperti global imbalances dan currency war melalui koordinasi kebijakan dan kerjasama multilateral. Pada pertemuan menteri-menteri keuangan Negara anggota G7 bulan Juni 1999 di Kohln, para menteri melihat pentingnya kerjasama untuk membentuk mekanisme informal bagi suatu dialog di antara negara-negara penting secara sistemik (systemically important countries) dalam kerangka sistem Bretton Woods.

Lantas seberapa menguntungkan peran forum G-20 ini terhadap perekonomian Indonesia?.

Indonesia tentunya mewakili negara-negara emerging economies dalam forum bergengsi ini. Harapannya dapat membawa dampak positif terhadap negara emerging economies  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja dan ekspor Indonesia dalam perdagangan global.

Tema yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT G-20 adalah Proteksi, Perpajakan dan UMKM. Mendorong negara-negara untuk menghapus sistem proteksi baik tarif maupun non tarif dari segi UMKM, dan perlu mewaspadai regulasi industri baru dan system digital. Indonesia meminta bantuan negara G-20 untuk ikut menyukseskan tax amnesty sebagai langkah reformasi perpajakan global. Jika negara lain tidak membantu program ini, maka program guna menghindari erosi perpajakan ini pun tidak akan berjalan lancar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, selama ini para pembayar pajak menghindari wajib pajak dengan jalan tax heaven. Untuk itu, dia menilai perlu kerja sama antar negara G-20 sebagai bagian dari reformasi perpajakan global.

Indonesia menjadi anggota G-20 disebabkan pencapaian Indonesia yang memang dinilai berhasil oleh dunia. Perekonomian Indonesia besar dan sangat berpotensi untuk terus membesar.  Kita dianggap sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besar dan bakal menjadi negara berpengaruh di dunia. Keikutsertaan Indonesia di G-20 membuat Indonesia dilirik banyak pihak asing untuk berinvestasi, khususnya sesama anggota G-20, salah satunya Tiongkok.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan sudah saatnya Indonesia keluar dari keanggotaan G-20. Indonesia dinilai sangat dirugikan dengan keikutsertaannya,  disebabkan beban tarif ekspor atas hasil laut yang menghambat perdagangan Indonesia. Susi menungkapkan, Indonesia sudah sejak lama dirugikan dalam hal ekspor. Penyebabnya adalah pengenaan tarif impor yang tinggi oleh negara tujuan ekspor. Ekspor produk ikan tuna Indonesia ke beberapa Negara per tahun, seperti anggota Uni Eropa, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat, dinilai cukup besar, dimana mencapai angka US$ 750 juta per tahun. Terlebih komoditas utama ekspor udang sebesar US$ 1,5 miliar. Dengan mempertimbangkan tarif impor beberapa negara tujuan ekspor sebesar 3,5-20 persen, potensi kerugian yang diderita Indonesia per tahun mencapai Rp 2,2 triliun.

Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, menanggapi bahwa persoalan ikan harusnya dibicarakan dari government to government, banyak negara yang menginginkan untuk ikut dalam anggota G20 tapi tidak bisa, Indonesia adalah representasi negara berkembang, sudah seharusnya kita bangga terhadap pencapaian ini.

Presiden Joko Widodo juga menyatakan kepentingan negara-negara anggota G20 adalah untuk mencapai global financial stability. Diharapkan dalam forum ini  dapat terjadi kesepakatan antar negara-negara berpengaruh terhadap perekonomian global untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia baik melalui mekanisme perdagangan maupun aliran dana investasi.

Banyak sekali komitmen telah dibuat dalam bidang finansial, perbankan dan perdagangan terutama sejak forum ini meningkatkan levelnya pada tingkat pemimpin (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT) di tahun 2008.  Beberapa contoh komitmen prioritas misalnya adalah kesepakatan untuk memperkuat fleksibilitas nilai tukar (Exchange Rates) dan menahan diri untuk melakukan devaluasi mata uang masing-masing anggota; komitmen negara maju untuk melakukan konsolidasi fiskal dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang jelas, kredibel dan spesifik; komitmen emerging market economies untuk mengadopsi kebijakan makroekonomik untuk meningkatkan ketahanan perekonomian mereka; komitmen untuk menerapkan secara penuh dan tepat waktu agenda reformasi sektor finansial termasuk Basel II dan III sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; komitmen untuk mencabut kebijakan proteksionisme dalam perdagangan termasuk pembatasan ekspor dan kebijakan yang tidak konsisten dengan kesepakatan dalam WTO.

Menurut  Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, pemerintah perlu mempertimbangkan saran Ibu Susi Pudjiastuti, karena selama ini kebijakan kebijakan yang diambil dalam forum tersebut hanya melindungi negara negara maju dengan membuka akses pasar sebesar-besarnya kepada negara berkembang. Salah satu contoh yang penulis sampaikan disini bias kita lihat pada Agustus 2015. Tiongkok melakukan devaluasi nilai mata uang Yuan sebesar 1,85% terhadap dollar Amerika Serikat dan 2,2% terhadap Euro, hal ini dilakukan karena terjadinya penurunan eskpor Tiongkok sebesar 8,3% (year on year/y-o-y) pada Juli 2015, berada jauh di bawah estimasi akan penurunan ekspor sebesar 1%. Hal ini kemudian menumbulkan shockwave terhadap pasar Asia dan Global. Diluar dugaan, saat ini Pemerintah Tiongkok sedang mengupayakan status yuan sebagai mata uang cadangan resmi global atau special drawing rights (SDR) di IMF, dimana dewasa ini IMF mengikutsertakan mata uang AS dollar, euro, pounds dan yen. Penurunan nilai tukar yuan tersebut dikhawatirkan dapat memicu terjadinya currency war. Dampaknya bagi Indonesia adalah pelemahan yuan yang berakibat pada turunnnya bursa Tiongkok turut memberikan sentiment negative terhadap pergerakan IHSG. Mengingat korelasi yang sangat tinggi antara GDP Indonesia dan Tiongkok serta tingginya ekspor Indonesia ke Tiongkok. Hal ini yang menyebabkan penurunan signifikan ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2015.

Hal ini tentu bertentangan dengan komitmen yang dibangun oleh negara-negara maju dalam KTT G-20 tahun 2008 untuk menahan diri dari devaluasi nilai mata uang dalam rangka menghindari currency war. Disaat yang sama dalam KTT G-20 Hangzhou, Indonesia terus ditekan dengan beberapa kebijakan untuk removing barriers atas arus barang dan investasi dari luar. Di sisi lain, permintaan Indonesia untuk menghapuskan penghalang tarif maupun non tarif dalam perdagangan tidak mendapat respon yang positif. Belum lagi masalah Tax Amnesty yang disodorkan untuk ikut membantu reformasi perpajakan di Indonesia juga tidak masuk dalam Hangzhou Action Plan yang menjadi kesepakatan dalam KTT G-20 terakhir di Tiongkok pada 2016 ini.  

Benarkah G-20 ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi global ataukah untuk  memudahkan akses negara maju untuk menguasai pasar negara berkembang saja ?   

 

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol.8, No. 2, September 2012.  Evaluasi Akuntabilitas dan Efektifitas G-20, disusun oleh Tim dari Badan Kebjikan Fiskal (BKF)
Hangzhou Action Plan, www.g20.org

Justin Yifu Lin, China and the Global Economy
Perkins, Dwight H, China’s Impact on the World Economy

0 komentar :

Posting Komentar