PSAK 70: Pengakuan dan Pengukuran Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak | Uang Kartal

PSAK 70: Pengakuan dan Pengukuran Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

by Oktober 12, 2016 3 komentar
Untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI merespon Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan menerbitkan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 ini telah disahkan oleh DSAK IAI pada 14 September 2016. 
sumber: news.ddtc.co.id/

Secara akuntansi, pengakuan aset dan liabilitas yang sebelumnya “disembunyikan” berdampak pada laporan keuangan entitas tersebut. Bagaimana dampaknya?

Berdasarkan PSAK 70, sebuah entitas memiliki opsi untuk mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak dengan mengacu pada PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Namun, secara khusus, PSAK 70 juga mengatur bagaimana mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan harta tersebut secara khusus, namun harus konsisten.

Ketika  entitas mengakui aset dan liabilitas yang selama ini “disembunyikan”, aset tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang merupakan sebuah perkiraan sebagai mana tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Surat Keterangan Pajak adalah surat yang diterbitkan atas dasar pengakuan wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta. Artinya, wajib pajak berhak menggunakan perspektifnya untuk menentukan bagaimana aset tersebut diukur. Apakah aset tersebut diukur menggunakan Historical Cost sebagaimana biaya perolehan ketika mendapatkannya? Ataukah dengan Current Cost Accounting yang mendasarkan pada harga pasar ketika membeli? Atau justru dengan Exit Price Accounting yang menggunakan harga jual pasar. Sedangkan liabilitas dihitung berdasarkan nilai kontraktual untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset tersebut.

Selisih antara aset dan liabilitas merupakan harta sebagaimana tercantum di Surat Pernyataan Harta. Nilainya menjadi dasar perhitungan uang tebusan. Dalam laporan keuangan, selisih tersebut diakui sebagai tambahan modal disetor dalam ekuitas, bukan sebagai laba rugi. Sedangkan uang tebusan menjadi beban dan dicatat dalam Laporan Laba Rugi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengedepankan adanya opsi bagi entitas untuk mencatat aset pengampunan pajaknya. Hal ini memberikan ruang bagi perbedaan perspektif, maupun teori akuntansi yang digunakan sebagai dasar. Namun, DSAK tidak sependapat dengan pengaturan dalam UU Pengampunan Pajak dalam pengakuan selisih aset dan liabilitas. DSAK menganalogikan aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sebagai kontribusi/distribusi pemegang saham. Perspektif ini sejalan dengan Proprietary Theory yang lebih mengedepankan asas kepemilikan. Aset tambahan tersebut adalah kenaikan kepemilikan, sedangkan liabilitas adalah penurunan kepemilikan. Sehinggga transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi equitas. Sebaliknya, UU Pengampunan pajak mensyaratkan pencatatan pada saldo laba yang merupakan kumulatif kinerja entitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU Pengampunan Pajak disusun dengan pendekatan Entity Theory.


Ditulisan mendatang akan dibahas bagaimana pengukuran berikutnya, penghentian, penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Referensi:
UU No 11 Tahun 2016
PSAK 70
Godfery Edisi 7

3 komentar :

  1. Trims Mas Huda. Ditunggu posting berikutnya.

    BalasHapus
  2. Sama-sama, Pak. Siap mencari referensi di klikharso.com. :)

    BalasHapus
  3. mantap buat tugas TA mas huda

    BalasHapus