Balada Sang Bendahara | Uang Kartal

Balada Sang Bendahara

by November 10, 2016 0 komentar
Ilustrasi: sumsel.tribunnews.com

Sebelumnya, artikel ini dibuat sebagai tanggapan atas peristiwa pilu yang terjadi kepada rekan kita yang berprofesi sebagai bendahara pada Agustus 2016 lalu. Apabila terlewat, mungkin bisa mengunjungi tautan berikut:


Atau dengan mencari di mesin pencari dengan kata kunci "bendahara bunuh diri". Ya, bendahara bunuh diri. Sungguh pilu mendengar berita tersebut. Berita tersebut sempat menjadi viral di situs jejaring sosial karena banyak yang membagikan berita tersebut, terutama teman-teman penulis yang berprofesi sebagai bendahara. Kita semua pastinya berharap semoga arwah beliau diterima disisi-Nya.  Amin.

Semua orang pasti sudah mengetahui apa itu bendahara dan apa tugasnya. Bendahara secara umum dikenal karena kedekatannya dengan uang baik di sektor publik maupun swasta. Apabila kita mencoba menulis kata bendahara di mesin pencari dan menilik di bagian berita, maka berita yang keluar hanya masuk ke 2 (dua) kategori utama yaitu (1) bendahara ditangkap karena melarikan uang yang disimpannya, atau (2) bendahara meninggal karena bunuh diri. Itulah mengapa penulis menggunakan kata “balada” yang bisa berarti cerita senang maupun duka. Namun, dukalah yang lebih tepat untuk kali ini.

Bila melihat kasus-kasus yang terjadi, apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Marilah kita bahas dengan seksama. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mencoba fokus pada bendahara di sektor publik atau pemerintah sebagai tanggapan atas peristiwa pilu yang sudah disebutkan diatas. Bendahara di sektor pemerintah terdiri dari dua yaitu Bendahara Pengeleuaran dan Bendahara Penerimaan. Secara sederhana, sesuai dengan namanya, dua bendahara tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Di satu sisi, menerima penerimaan dari pihak luar. Di sisi lain, melakukan pengeluaran untuk membayar kegiatan yang dilakukan (contoh: bayar listrik, bayar ATK dsb). Tidak semua unit/kantor perlu jabatan tersebut. Jabatan yang harus ada di setiap unit adalah bendahara pengeluaran.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2004, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Di dalam undang-udang tersebut, poin penting yang perlu diketahui adalah bahwa bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 21 ayat (5). Hal inilah yang menjadi momok bagi banyak orang sehingga jabatan bendahara cenderung dihindari. Sama halnya pada kasus yang terjadi, si bendahara memilih untuk mengakhiri hidupnya lantaran stres akan konsekuensi yang akan ditimpanya akibat penggunaan uang negara yang tidak semestinya. Padahal sesuai dengan surat wasiat beliau, penggunaan uang yang tidak semestinya tersebut berasal dari perintah atasan. 
Pada sistem perbendaharaan di Indonesia, dalam suatu unit/kantor terdapat beberapa pejabat perbendaharaan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing yaitu: (1) Kuasa Pengguna Anggaran, (2) Pejabat Pembuat Komitmen, (3) Pejabat Penandatangan SPM, (4) Bendahara. Kedudukan bendahara dalam otoritas perbendaharaan adalah berdiri sendiri sehingga bendahara dapat atau bahkan wajib menolak pembayaran atas suatu belanja bila tidak memenuhi: (a) kelengkapan perintah pembayaran, (b) kebenaran perhitungan tagihan, dan (c) ketersediaan dana sesuai yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) UU No 1 tahun 2004.

Lantas, kenapa kasus tersebut tetap terjadi?. Berdasarkan pengamatan penulis, bendahara memiliki masalah yang dilematis. Di satu sisi, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dipegangnya. Di sisi lain, pegawai yang menjabat sebagai bendahara tersebut mungkin, secara tidak langsung, merasa harus patuh terhadap atasan atas dasar loyalitas bawahan terhadap atasan. Melihat kasus diatas, sisi yang kedua inilah yang banyak menimbulkan masalah.

Tindakan menyalahi aturan yang sangat terkait dengan lingkup kerja bendahara adalah fraud. Didalam dunia fraud ada teori yang terkenal yaitu teori fraud triangle/segitiga fraud yang berisikan mengenai apa saja penyebab fraud yaitu (1) pressure/tekanan, (2) opportunity/kesempatan, (3) rationalization/rasionalisasi. Tentunya, ketiga aspek ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan mudah bagi bendahara untuk melakukan tindakan fraud. Bila melihat kasus diatas, aspek tekanan sudah dapat dipastikan menjadi faktor utama terjadinya fraud bahkan beliaupun (sang bendahara) memilih jalan pintas.

Aspek tekanan dari atasan tidaklah muncul di kasus diatas saja. Bila melihat di beberapa kasus lain terkait korupsi. Banyak bendahara yang ditangkap bersama dengan atasannya sehingga semakin menguatkan bahwa aspek tekanan, terutama dari atasan, memiliki pengaruh paling kuat terhadap bendahara. Budaya ewuh kepada atasan juga memiliki andil dalam hal ini. Banyak bendahara yang mengaku takut atas ancaman yang diberikan atasannya apabila tidak mengikuti perintah sehingga bendahara tersebut rela melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Jalan keluar dari dilema ini paling utama berasal dari bendahara itu sendiri. Bendahara tersebut hanya memiliki dua pilihan yaitu in or out. In dalam artian ikut terjun terjerumus ke dalam lembah gelap. Out dalam artian tetap teguh dalam pendirian (bukan mengambil “jalan pintas”). Tentunya, hal ini tak mudah. Kondisi yang dialami oleh bendahara berbeda-beda. Katakanlah si A sebagai bendahara dengan pribadi yang baik berada pada dua posisi yang berbeda, di satu sisi si A memiliki atasan yang “nakal”, di sisi lain si A memiliki atasan yang baik. Tentunya, si A yang memiliki atasan yang “nakal” akan memiliki risiko kerja yang lebih besar dari si A di sisi yang lain. Oleh karena itu, seburuk apapun kondisi yang dialami si bendahara bila keyakinan diri bendahara tersebut baik (tentunya dengan adanya dukungan dari luar), maka peristiwa seperti ini tidaklah terjadi. 

Akhir kata, kepada bendahara yang sudah bertugas dengan baik, terima kasih saya haturkan untuk saudara. Tugas saudara tidaklah sepele. Tetap fokus dan teguh dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.(dkb) 


Referensi:
  1. Undang-Undang No 1 Tahun 2004
  2. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21195-mengapa-saya-memilih-menjadi-bendahara

0 komentar :

Posting Komentar