APBN 2017, Tahun Konsolidasi Fiskal | Uang Kartal

APBN 2017, Tahun Konsolidasi Fiskal

by Desember 17, 2016 0 komentar

Tahun 2017 adalah tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan cita-cita Nawacita yang telah menjadi komitmen Pemerintah. Sejak tahun 2015, prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap konsisten menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tahun 2015 diawali dengan perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja negara. Subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap yang hanya diberikan untuk solar, sedangkan premium sudah tidak lagi disubsidi, dan hasil penghematan digunakan untuk belanja yang lebih produktif. Pada sisi lain, belanja negara lebih diprioritaskan pada anggaran di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut juga didukung efisiensi belanja negara untuk menciptakan ruang fiskal, baik di K/L maupun pemerintah daerah. Reformasi struktur belanja negara dilanjutkan pada tahun 2016 yang disebut juga sebagai tahun percepatan penyerapan anggaran, yaitu terdapat perubahan regulasi dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih awal, yaitu pada kuartal ke empat tahun sebelumnya. Reformasi struktural belanja negara tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabinet Kerja dan didukung oleh segenap komponen bangsa telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk infrastruktur dalam Semester I tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Di samping itu, indikator di bidang kesejahteraan sosial mengalami perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan gini ratio, serta pengurangan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga terus mengalami peningkatan dari 68,90 tahun 2014 menjadi 69,55 tahun 2015.

Selanjutnya, tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran. Di bidang pendapatan negara, dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016. Di bidang belanja negara, dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah. Dengan demikian, APBN tahun 2017 dirancang lebih realistis, kredibel, dan efisien.

Kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2017. Tantangan ekonomi global tersebut diantaranya adalah (1) perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian; dan (2) masih relatif rendahnya harga komoditas. Sejalan dengan itu, faktor domestik dipengaruhi oleh (1) pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah; dan (2) perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara. Namun, kondisi ekonomi makro domestik tahun 2017 diharapkan sudah mulai membaik oleh dampak dari ditempuhnya berbagai kebijakan ekonomi di tahun 2015-2016.

Kebijakan APBN tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Potensi penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. Kebijakan pendapatan negara juga didukung dengan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kedua, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending) yaitu alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang masing masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari belanja negara. Strategi lain adalah dengan mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola nontunai. Kebijakan pada belanja negara juga diarahkan pada penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat dan mengefektifkan belanja pada kementerian negara/lembaga dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Ketiga, upaya untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang sehingga dapat terjaga tingkat kesinambungan fiskal.

APBN tahun 2017 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang harus sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memerhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2017 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sejalan dengan itu, tema RKP tahun 2017 ditetapkan: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Tema tersebut akan dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam empat dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

0 komentar :

Posting Komentar