KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA | Uang Kartal

KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

by November 09, 2017 0 komentar
Dalam suatu negara, kegiatan ekonomi selalu mengalami fluktuasi. Kadang-kadang kegiatan ekonomi di suatu negara melemah, sehingga terjadi berbagai macam hal seperti inflasi yang tidak terkendali yang akan mengakibatkan melonjaknya harga berbagai macam barang. Terutama melonjaknya harga bahan pangan seperti beras, sayuran dan daging. Dengan melonjaknya harga-harga tersebut, masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk menjaga agar kegiatan ekonomi tetap stabil. Pemerintah memiliki peranan besar dalam makroekonomi. Dua kebijakan yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam mempengaruhi jalannya perekonomian adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sementara itu,kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Intrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan komposisi dalam penerimaaan pajak dan pengeluaran negara dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara.


Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Sadono Sukirno, 2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut.

Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dilaksanakan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan caramemperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja.Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan inkremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; kontrol fisik langsung, peningkatan tarif pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner dan keuangan defisit.
b. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
c. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
d. Untuk mengendalikan inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengendalikan inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
e. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan Fiskal Menurut Sifatnya
a. Kebijakan Fiskal yang Sengaja (discretionary)
Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggapi perubahan dalam perekonomian. Tindakan ini tidak mengikuti aturan yang ketat, lebih tepatnya, kebijakan ini adhoc dan menggunakan penilaian subjektif. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajakan atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangannya dalam pengaturan jalannya roda perekonomian.
b. Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)
Kebijakan pasif adalah kebijakan yang menekankan pada kebijakan yangsecara otomatis dapat melakukan penyesuaian secara otomatis tanapa campur tangan pemerintah secara langsung.Kebijakan tersebut erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitanya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tingi arus pendapatan nasional, semakin besar pula penerimanan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungan dengan tingkat pendapatan negara.
Pajak penjualan, bea masuk, cukai tembakau dan sebagainya adalah pajak tak langsung yang besar penerimaan daripadanya tergantung pada banyaknya dan tingginya transaksi atau produksi. Tetapi banyaknya dan tingginya transaksi serta tingginya produksi barang-barang tentu tergantung dari daya beli masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa penerimaan negara dari pajak berbanding langsung dengan tingginya arus pendapatan.
Pajak-pajak yang dapat berfungsi sebagai rem yang memberikan reaksi secara otomatis terhadap perubahan pendapatan nasional disebut sebagai Kebijakan Fiskal Pasif (built-in stabilizers)

2. Kebijakan Fiskal Ditinjau dari Segi Teori
a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance)
Konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Pada saat terjadi pengangguran, penerimaan pajak dikurangi dan pemerintah mencari sumber penerimaan lain yaitu melalui pinjaman yang diperoleh dengan menjual obliagsi pemerintah.
b. Kebijakan pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach)
Konsep ini berdasarkan pada pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi dengan penyesuaian dalam anggaran.
c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget)
Kebijakan ini menekankan pada mekanisme otomatis politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi secara otomatis dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah secara langsung.
d. KebijakanAnggaran Belanja Berimbang (Balance budget approach)
Konsep ini menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, sehingga dapat mempertahankan anggaran belanja seimbang. 

3. Kebijakan fiskal dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran
a. Kebijakan Anggaran Berimbang
Kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan yangmenghendaki/menginginkan terjadinya keseimbangan antara pendapatan negara dengan apa yang dikeluarkan negara (pengeluaran). Kebijakan anggaran berimbang lebih baik dilakukan pada kondisi dimana ekonomi sebuah negara telah stabil pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan. Kebijakan anggaran berimbang pada umumnya dilakukan dengan pola pembiayaan yang berasal dari pinjaman yang ada diluar negeri (external financing) jika terjadi defisit anggaran.
b. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang menghendaki/menginginkan posisi pengeluaran negara lebih besar dari pada posisi penerimaan negara dalam satu tahun anggaran. Karena pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan maka negara mengalami defisit (kekurangan) anggaran. Untuk menutup kekurangan ini maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri atau dengan mencetak uang yang sebenarnya akan berakibat terjadinya inflasi (kenaikan harga). Pada dasarnya kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan pinjaman luar negeri yang optimal dengan asumsi tingkat korupsi rendah untuk menutup kekurangan anggarannya yang terjadi. Kebijakan ini dipakai indonesia sampai pada akhir masa transisi (1 April-Desember 2009). Mulai saat ini secara mendasar pemerintah sudah berupaya mengurangi defisit anggaran yang terjadi, misalkan penghematan energi (listrik dan BBM), pengurangan subsidi pemerintah dan pengurangan ketergantungan pada utang luar negeri melalui pengoptimalan sumber daya yang ada dan program gerakan cinta terhadap produk dalam negeri.
c. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus adalah belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara yang tersedia. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi kondisi perekonomian yang inflasif, di mana nilai uang semakin merosot karena kenaikan harga secara umum. Maka dari itu muncullah usaha pemerintah dalam mengurangi pengeluaran sehingga lambat laun jumlah uang yang beredar ini akan semakin kecil dan harga pun akan berpengaruh yakni turunnya harga. Jika harga tak terkontrol dengan baik maka akan timbul gejala deflasi yakni turunnya harga secara umum, turunnya harga secara umum sangat tidak baik dalam pertumbuhan ekonomi, dengan munculnya gejala tersebut pemerintah mengatasinya dengan mengeluarkan kebijakan anggaran defisit.
d. Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis ini dibedakan 2 bagian jika ingin mengartikan kebijakan anggaran dinamis antara lain sebagai berikut.
- Dinamis Absolut, dinamis absolut adalah munculnya peningkatan jumlah pada tabungan pemerintah yang bertujuan untuk menggali sumber daya dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan.
- Dinamis relatif, dinamis relatif adalah persentase dalam ketergantungan pembiayaan perekonomian nasional terhadap bantuan pada daerah diluar negeri atau utang yang ada diluar negeri semakin kecil

4. Kebijakan fiskal dilihat dari situasi dan kondisi perekonomian negara
a. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat . Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.
b. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.


Dampak Kebijakan Fiskal
Semua kebijakan yang diambil pemerintah dapat menimbulkan hal yang positif maupun negatif. Tidak ada kebijakan yang dapat diterima bagi semua pihak, pasti ada yang mendukung dan ada yang menolaknya. Berikut penjelasannya.
1. Dampak Positif
Kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena semakin banyaknya uang yang beredar pada masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Dengan kebijakan anggaran defisit pemerintah dapat memberi stimulus pada perekonomian dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya denganinvestasi pemerintah di bidang investasi publik (jalan raya, jembatan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya). Dengan kata lain, jika fasilitas umum sangat memadai maka kegiatan ekonomi akan semakin cepat dan mudah sehingga memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi. (Aroef, 2009)
2. Dampak Negatif
Bila terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan tidak segera diatasi pemerintah, maka akan terjadi gangguan serius pada kondisi keuangan pemerintah, bahkan bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengalami gagal bayar (default) atas surat-surat utang yang diterbitkannya. Pengalaman di banyak negara, untuk memulihkan ekonomi dari risiko default dengan menarik utang baru dengan konsekuensi nominal utang bertambah banyak, beban APBN meningkat dan kelangsungan fiskal (fiskalsustainability) terganggu. (Aroef, 2009)

Kebijakan Fiskal (fiscal policy) dan Pertumbuhan Jangka Panjang (long-run growth)
Relevansi antara efek pertumbuhan dari kebijakan fiskal harus bisa diprediksi. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa kebijakan fiskal diinterpretasikan dengan instrumen fiskal untuk mencapai tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana hubungan antara instrumen kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebijakan perpajakan, belanja publik dan kebijakan penganggaran yang dilihat dari perspektif fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi.
1. Efisiensi Alokasi
Kebijakan fiskal alokatif yang efisien dan pertumbuhan misalnya kebijakan yang ditujukan untuk menaikkan biaya hidup minimal masyarakat misalnya kenaikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kebijakan pengeluaran publik alokatif yang efisien dan pertumbuhan misalnya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan subsidi. Kebijakan anggaran alokatif yang efisien dan pertumbuhan misalnya kebijakan anggaran defisit yang mengurangi tabungan pemerintah dan uang anggaran diprioritaskan untuk investasi pemerintah.
2. Stabilitas Ekonomi
Kebijakan pajak dan pengeluaran untuk stabilitas dan pertumbuhan misalnya tarif pajak yang tidak konsisten akan mengakibatkan penghasilan setelah pajak tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Kebijakan anggaran untuk stabilitas dan pertumbuhan misalnya ada kalanya pemerintah menggenjot anggaran dan ada kalanya mengerem dengan cara membuat anggaran defisit atau surplus atau menaikturunkan nilai defisit anggaran.
3. Distribusi Pendapatan
Kebijakan distribusi pendapatan dan pertumbuhan misalnya pemerintah menetapkan tarif pajak progresif sehingga terjadi distribusi pendapatan misalnya dalam bentuk subsidi.


KESIMPULAN
Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut. Kebijakan fiskal tersebut terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi, secara umum dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan menaikkan belanja negara dan tingkat pajak netto, dan kebijakan fiskal kontraktif, yaitu dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak.
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Semua kebijakan yang diambil pemerintah dapat menimbulkan hal yang positif maupun negatif. Tidak ada kebijakan yang dapat diterima bagi semua pihak, pasti ada yang mendukung dan ada yang menolaknya. Dikatakan positif apabila kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena semakin banyaknya uang yang beredar pada masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Sedangkan dikatakan negatif apabila pada saat terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan tidak segera diatasi pemerintah, bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengalami gagal bayar (default) atas surat-surat utang yang diterbitkannya.



Tulisan ini merupakan tulisan Adina Winanda Putra


DAFTAR PUSTAKA

[1] Musgrave, Richard A and sons.(1991).Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE
[2] Suparmoko, M..(1996).Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga
[3] Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto,(2004).Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta:PT Gramedia
[4] http://yantiruby.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal.html
[5] http://septyan-pemburu.blogspot.com/2013/06/kebijakan-fiskal.html
[6] http://www.belonomi.com/2015/05/pengantar-kebijakan-fiskal.html
[7] http://www.artikelsiana.com/2014/12/macam-macam-kebijakan-ang

0 komentar :

Posting Komentar