“Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan Tax avoidance” | Uang Kartal

“Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan Tax avoidance”

by November 10, 2017 0 komentar
Waktu itu, Dony menyimpan tabungannya pada celengan sapi di sudut kamar tidurnya. Namun, sang ibu tahu dan mengecek celengan tersebut dari waktu ke waktu. Hingga suatu saat si anak sadar dan ingin agar ibunya tidak bisa memantau celengannya. Kemudian Dony membeli celengan sapi baru dan menyimpannya di rumah Rony, temannya. Untung saja, ibu Rony jarang mengecek tabungan Rony karena kesibukan pekerjaan. Anak lain di sekitar rumah mereka mengetahui hal tersebut dan berpikir hal itu bagus dilakukan, sehingga semuanya menyimpan celengan sapi masing-masing di rumah Rony. Malangnya, suatu hari, ibu Rony menemukan banyak celengan sapi di lemari anaknya. Dia marah, lalu menelepon semua orangtua teman anaknya dan mengadukan bahwa anak-anak mereka menyembunyikan uang di lemari anaknya. Seperti itulah yang terjadi dengan kebocoran panama papers. Jadi, banyak pihak penting yang menyembunyikan "celengan sapi"-nya di rumah Rony, yakni di Panama.

- Reddit, DanGliesack –
 
Cerita anak dan celengan sapi diatas merupakan cerita sederhana kebocoran dokumen rahasia “Panama Papers” yang disampaikan oleh jurnalis Reddit, DanGliesack.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama sehingga disebut sebagai ”Panama Papers”. Setidaknya terdapat 12 pemimpin dunia, 128 politisi dan pejabat publik, beserta ratusan pejabat, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas, dan orang penting lainnya disebut dalam dokumen yang mengungkap aneka dugaan praktik skandal keuangan rahasia. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apa alasan para pesohor ini menyimpan “celengan sapinya” di Panama. Keberhasilan dalam mengungkap dokumen tersebut merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists, sebuah koran dari Jerman SüddeutscheZeitung dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.

Pihak-pihak dalam Panama Papers tersebut terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah offshore (tax haven countries). Data dengan kapasitas 2,6 terabyte dengan periode pencatatan selama 40 tahun sejak 1977 sampai awal 2015 memuat informasi lebih dari 214.000 perusahaan cangkang pada 21 jurisdiksi offshore. Informasi tersebut memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia offshore bekerja dalam mengalirkan uang gelap di jagat finansial global secara rahasia. Sehingga mendorong lahirnya banyak modus dalam merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan, walaupun kepemilikan perusahaan cangkang pada dasarnya tidak melawan hukum.

Istilah baru yang muncul dalam Panama Papers yang mungkin awam di telinga masyarakat Indonesia adalah “Perusahaan Cangkang”. Nah, dalam bahasa Inggris perusahaan cangkang disebut sebagai shell corporation, dan dapat disamakan sebagai conduit company atau special purpose vehicle company. Di Indonesia, perusahaan cangkang disebut juga sebagai perusahaan boneka. PPATK mendefenisikan shell corporation sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sebagai penghindar pajak (tax avoidance) untuk bisnis yang sah. Fungsi penghindaran pajak inilah yang membuat perusahaan cangkang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan ‘manuver-manuver’ keuangan. Untuk memuluskan hal tersebut, terdapat firma-firma yang berlaku sebagai pembuat perusahaan cangkang. Keberadaannya biasanya terletak di negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven countries) seperti Panama, Barbados, Hong Kong dan British Virgin Islands (BVI). Dimana Mossack Fonseca merupakan salah satu dari firma tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan penghindaran pajak (tax avoidance), lalu apakah tax avoidance ini bertentangan dengan undang-undang? James Kessler (2004) menyimpulkan tax avoidance sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema penghindaran pajak di banyak negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance). Bisa saja terjadi perbedaan pandangan antara suatu negara dengan negara lain mengenai skema yang dapat diaktegorikan sebagai acceptable tax avoidance atau unacceptable tax avoidance. Unacceptable tax avoidance disebut juga aggressive tax planning. Slemrod (2004) dan Slemrod dan Yitzhaki (2002) dalam Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan agresivitas pajak (tax aggressiveness) sebagai pelaporan pajak agresif yang mencakup berbagai transaksi dengan tujuan untuk menurunkan kewajiban pajak tanpa melibatkan respon nyata oleh perusahaan dan merupakan bagian dari kegiatan penghindaran pajak yang lebih umum. Sehingga bisa dikatakan unacceptable tax avoidance atau tax aggressiveness ini lebih mengarah pada penggelapan pajak (tax evasion).

Mengacu pada pernyataan diatas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tax avoidance atau tax evasion yang telah dilakukan oleh perusahaan cangkang yang menyembunyikan celengan sapinya di Panama tersebut? Kedua hal tersebut memberi gambaran bahwa masih banyak perbaikan dan evaluasi yang perlu dipelajari dan dibenahi dalam berbagai bidang, baik dari sisi riset, perencanaan dan penetapan peraturan perundang-undangan, bahkan solusi yang digunakan apabila permasalahan tersebut timbul. Terlebih lagi, kesuksesan tax amnesty yang telah dilaksanakan di Indonesia menunjukkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang menggunakan “perusahaan cangkang” untuk menyembunyikan “celengan sapinya” di negara-negara surga pajak. Hal tersebut semakin diperparah dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, sehingga praktik tax avoidance semakin kompleks.

Selain itu, bentuk berikutnya dari unacceptable tax avoidance atau tax aggressiveness adalah pencurian yang dilakukan korporasi terhadap besaran pajak terutang yang harus dibayar akibat tingginya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Contoh nyata tindakan pencurian atas pajak dilakukan oleh Leonel Messi, dengan melakukan penggelapan dan penipuan pajak di Spanyol dengan nilai £4 juta yang terjadi pada dan 2007 dan. 2009, dan akhirnya dikenakan denda sebesar £2 juta atas hal tersebut. Penyebabnya adalah tarif pajak penghasilan yang terlampau tinggi di Spanyol, menyebabkan para pihak dengan penghasilan besar memalsukan atau mengalihkan pendapatan. Selain tarif pajak yang tinggi, Spanyol juga telah melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang ketat dan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak, salah satu keberhasilan hal tersebut terbukti dengan menguaknya kasus Messi.

Mengacu pada undang-undang perpajakan, Messi seharusnya melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya sebagai pesepakbola. Ada dua hal utama yang harus dipahami yaitu seluruh penghasilan berarti termasuk penghasilan di luar sepakbola, misalnya image right, dan walaupun berkebangsaan Argentina, karena ia bekerja di Spanyol, maka Messi sah terhitung sebagai wajib pajak Spanyol. Sebelum sistem perpajakan yang sekarang berlaku, Spanyol memiliki sistem perpajakan yang dikenal sebagai The Beckham Law. Sistem tersebut mulai diterapkan pada 1 Juni 2005 dan diangap menguntungkan para pekerja asing di Spanyol, dengan ketentuan antara lain : tidak berlaku untuk orang asing yang tinggal di Spanyol lebih dari 10 tahun, hanya berlaku untuk orang asing yang penghasilan per tahunnya 600 ribu euro ke atas, pemberi kerja harus warga negara Spanyol atau setidaknya memiliki tempat tinggal permanen di Spanyol, penugasan harus di Spanyol, walaupun ada beberapa tugas ke luar Spanyol, durasinya maksimal dari durasi kontrak, dan fasilitas ini hanya berlaku dalam jangka waktu lima tahun.

Mereka yang berada di bawah The Beckham Law hanya dikenai tarif pajak penghasilan flat sebesar 24.75%. Sayangnya, kebijakan yang menguntungkan ini diamandemen tahun 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010, karena krisis ekonomi yang terjadi di Spanyol. Akibatnya, seluruh wajib pajak harus membayar pajak dengan tarif progresif yang telah ditetapkan. Sistem baru ini menetapkan tarif PPh orang pribadi di Spanyol secara progresif antara 24.75% sampai 52%. Sekadar mengingatkan, tarif progresif berarti tarif pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak tidak hanya satu tarif tetapi bertingkat. Tarif pajak yang tinggi ini memaksa Messi melakukan tindakan pencurian (penggelapan pajak). Pernyataan tersebut sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh Mihir A.Desai, dkk dalam jurnal Theft and Taxes (2006) yang menyatakan bahwa karakteristik sistem pajak suatu perusahaan mempengaruhi jumlah pengalihan yang berlangsung pada suatu negara dan perusahaan tersebut, tarif pajak yang lebih tinggi memperburuk tata kelola perusahaan, sementara penegakan hukum pajak yang kuat dapat memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu pajak bagi perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan. Hubungan antara tingkat pajak dan tingkat pendapatan tergantung pada kondisi pemerintahan dimana respon yang baik diperoleh dalam lingkungan pemerintahan yang stabil.

Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa relevansi penelitian terhadap penghindaran pajak yang meningkat, memacu pemerintah untuk segera menutup tax gap dengan meningkatkan kepatuhan melalui penegakan hukum, sehingga bisa mencapai target penerimaan pajak. Batasan antara praktik penghindaran pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek studi yang menarik. Masih terdapat celah dalam peraturan dan ketentuan perpajakan memicu adanya penghindaran pajak yang secara legal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Apalagi dengan timbulnya “Panama Papers” dan “perusahaan cangkang” yang menyembunyikan “celengan sapinya” di negara-negara surga pajak, serta pencurian terhadap pajak dari korporasi, semakin meningkatkan kebutuhan dan perhatian terkait hal ini. Fokus selanjutnya adalah bagaimana pemerintah dengan bantuan peneliti maupun akademisi dapat menjawab tantangan tersebut, terlebih dalam memecahkan “celengan sapi” dari “perusahaan cangkang” di negara-negara surga pajak.

Tulisan ini merupakan karya Mikha Andri Manalu,
 
REFERENSI

Desai, Mihir A., Alexander Dyck, and Luigi Zingales. 2006. Theft and Taxes. Journal of Financial Economics. Harvard University, Boston.
Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman, “A review of Tax Research”, Journal of Accounting and Economics 50 (2010) 127–178.
James Kessler, “Tax avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988”, British Tax Review, 4 November 2004
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/05/155803526/Ini.Penjelasan.Sederhana.Panama.Papers. Diakeses pada 22 Oktober 2017.
http://www.investopedia.com/terms/s/shellcorporation.asp. Diakses pada 23 Oktober 2017.
https://investigasi.tempo.co/panama/. Diakses pada 23 Oktober 2017.
https://m.tempo.co/read/news/2016/06/03/235776421/hadiri-sidang-kasus-pajakmessi-diteriaki-maling, diakses 24 Oktober 2017.
http://www.totalsportek.com/money/lionel-messi-net-worth, diakses 24 Oktober 2017.
http://bola.liputan6.com/read/2475979/kucing-kucingan-pemain-dunia-denganpungutan-pajak, diakses 24 Oktober 2016. 

0 komentar :

Posting Komentar