Reformasi Program Pensiun PNS | Uang Kartal

Reformasi Program Pensiun PNS

by November 10, 2017 0 komentar
Undang-undang APBN 2018 telah disahkan oleh DPR pada 25 Oktober 2017 yang lalu. Dalam APBN tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7. Arah kebijakan fiskal tahun 2018 tersebut bersifat ekspansif yang diharapkan mampu mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing sehingga pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal yang ekspansif pada APBN artinya adalah belanja yang melebihi pendapatan. Untuk apa sajakah belanja tersebut? Salah satunya, terkait aparatur negara kebijakan belanja negara diarahkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta menjaga kesejahteraan pensiunan. Nampaknya menarik.



Berikut penjelasan yang dituangkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2018 tentang reformasi program pensiun PNS.

Pelaksanaan program pensiun masih memiliki berbagai tantangan. Pertama, besaran manfaat pensiun yang diterima oleh para PNS ketika memasuki masa pensiun saat ini masih belum memadai (inadequate benefit) untuk membiayai kehidupan yang layak. Besaran manfaat pensiun PNS sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai setiap bulan adalah sebesar 2,5 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap tahun masa kerja. Adapun masa kerja yang diperhitungkan dalam manfaat pensiun adalah maksimal 30 tahun. Dengan demikian, besaran maksimum manfaat pensiun yang diterima adalah sebesar 75 persen, dan sekurang-kurangnya 40 persen dari gaji pokok serta tidak boleh kurang dari Gaji Pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri yang berlaku. Sementara itu, total penghasilan yang diterima PNS (take home pay) saat ini pasca dilaksanakannya kebijakan reformasi birokrasi lebih besar dibandingkan dengan gaji pokok.
Penggunaan gaji pokok sebagai dasar perhitungan manfaat pensiun PNS menimbulkan gap yang cukup signifikan pada besaran manfaat pensiun yang diterima setiap golongan PNS dibandingkan dengan take home pay semasa aktif. Hal tersebut terjadi karena pada take home pay PNS terdapat komponen pendapatan lainnya, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, yang jumlahnya dapat lebih besar dari gaji pokok. Hal ini terutama terjadi pada PNS yang berada pada golongan tinggi dan memiliki jabatan struktural/fungsional. Sehingga, semakin tinggi golongan seorang PNS pada saat pensiun, penghasilan yang diterima (replacement ratio) saat pensiun semakin kecil. Dengan demikian kesinambungan penghasilan PNS ketika memasuki purnabakti akan sulit terwujud.
Rendahnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh PNS saat pensiun, secara tidak langsung dapat berimplikasi pada tingkat korupsi yang terjadi saat ini. PNS yang memegang jabatan publik berpotensi memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun saat menjelang pensiun. Best practices sebagaimana yang menjadi rekomendasi International Labour Organization (ILO) adalah replacement ratio minimal sebesar 40 persen agar seseorang dapat hidup yang layak setelah memasuki masa pensiun.
....
Reformasi program pensiun PNS perlu dilakukan sebagai salah satu bagian dari proses reformasi birokrasi secara keseluruhan dalam rangka menghasilkan sumber daya aparatur sipil negara yang berkualitas. Program Pensiun PNS perlu ditata ulang agar dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi dan adil bagi pensiunan. Program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali. Secara umum substansi program pensiun PNS hendaknya dapat memberikan manfaat yang cukup (adequacy) dengan memperhatikan kemampuan peserta dan Pemerintah (affordable), namun dapat menjamin keberlanjutan program pensiun PNS. Untuk itu, reformasi pensiun perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk mencari keseimbangan antara kecukupan manfaat dan beban APBN yang terkendali, sinergi antar program terkait, dan transisi dari program pensiun yang berlaku saat ini.
Pemerintah akan melaksanakan upaya perbaikan program pensiun secara bertahap untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan bagi PNS di masa purnabakti. Pertama, perlunya dilakukan perubahan dalam perhitungan dasar manfaat pensiun PNS, sehingga tidak lagi berdasarkan gaji pokok saja, tetapi berdasarkan atas take home pay. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesinambungan kesejahteraan bagi PNS pada masa purnabakti, serta produktivitas, profesionalisme, dan integritas PNS di masa aktif tetap terjaga.

Reformasi tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sesuai amanah UU tersebut, PNS berhak memperoleh: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi. Saat ini baru program JKK dan JKm bagi ASN yang telah diimplementasikan dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, serta program JKN bagi PNS yang telah terintegrasi dengan SJSN dan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pelaksanaan program JP dan JHT bagi PNS yang saat ini berlaku masingmasing berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan amanat Undang-Undang ASN, maka Pemerintah saat ini dalam proses pembahasan penyusunan kembali sistem JP dan JHT bagi PNS.

Perubahan penerapan desain program JP dan JHT PNS saat ini menjadi desain baru diyakini memiliki potensi risiko fiskal yang cukup besar, baik secara jangka menengah maupun jangka panjang, apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Kita tentu berharap pengelolaan keuangan negara senantiasa dilakukan secara prudent.

Sekian .. . .  


0 komentar :

Posting Komentar