Menyoal Utang BUMN Konstruksi pada Era Pemerintahan Jokowi | Uang Kartal

Menyoal Utang BUMN Konstruksi pada Era Pemerintahan Jokowi

by Oktober 01, 2018 0 komentar
     Beberapa bulan terakhir, muncul pemberitaan negatif tentang kondisi kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya BUMN konstruksi. Pemberitaan tentang melonjaknya besaran utang perusahaan yang dikuatirkan akan menimbulkan financial distressed (kesulitan keuangan) yang berujung pada kebangkrutan perusahaan. Pemberitaan ini mencuat lantaran keluarnya peringatan dari lembaga pemeringkat utang dunia, Standar & Poor (S&P), terhadap beberapa BUMN. Lalu mengapa hal ini baru muncul pada era pemerintahan Jokowi?

     Terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada akhir tahun 2014 membawa serta program pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri sebagai prioritas utamanya. Hal ini membawa perubahan langsung pada struktur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta struktur keuangan BUMN yang terlibat dalam pengerjaan proyek pembangunan.

     Pertengahan tahun 2016 hingga awal tahun 2017 pemerintah melakukan evaluasi dan seleksi atas proyek strategis dan mekanisme percepatan pembangunannya. Hasilnya, tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan perpres tersebut diputuskan sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 2 program, yakni program kelistrikan dan industri pesawat terbang. Estimasi pembiayaan atas keseluruhan proyek tersebut sebesar Rp4.197 triliun dengan sumber pendanaan dari APBN sebesar Rp525 triliun (12,5%), BUMN/D sebesar Rp1.258 triliun (30%), dan Swasta sebesar Rp2.414 triliun (57,5%).

     Dari sini terlihat gap yang cukup besar dari kekurangan APBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa cara yang bisa digunakan oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui utang. Cara ini cenderung cepat dalam menutupi gap pendanaan dimaksud, tetapi mengandung risiko yang besar. Sehingga pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari kebutuhan pendanaan, dan berpikir untuk melibatkan peran badan usaha/swasta.

     Skema yang digunakan pemerintah guna melibatkan peran BUMN dan swasta yaitu melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA). Jika KPBU merupakan upaya pemerintah untuk melibatkan peran badan usaha dalam pembangunan infrastruktur dengan memberikan dukungan, baik modal maupun jaminan pengembalian investasi, maka tidak halnya dengan PINA. Skema PINA murni Bussiness to Bussiness (B2B), pemerintah hanya memfasilitasi untuk membantu/mendorong supaya proyek infrastruktur bisa terwujud lebih cepat.

     Jadi jelas situasinya mengapa beban utang BUMN semakin bertambah pada era pemerintahan Jokowi. Selanjutnya, kembali ke isu di awal tadi penulis akan membuktikan apakah benar bahwa BUMN konstruksi sedang mengalami financial distressed yang dikuatirkan akan berujung pada kebangkrutan perusahaan. Analisis risiko kebangkrutan dilakukan dengan menggunakan Multiple Discriminant Analysis (MDA) melalui Altmans Z-score. Altman's Z score didasarkan pada lima rasio keuangan perusahaan, yaitu profitability, leverage, liquidity, solvency dan activity untuk memprediksi besarnya peluang terjadinya kebangkrutan pada perusahaan. Apabila nilai z-score dibawah 1,8 mengindikasikan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Nilai z-score antara 1,8–3,0 merupakan wilayah abu-abu dimana kemungkinan kebangkrutan masih bisa terjadi. Sedangkan nilai z-score di atas 3,0 berarti sangat kecil kemungkinan perusahaan akan bangkrut dalam 2 tahun ke depan.


     Sebelum era pemerintahan Jokowi pada tahun 2014, keempat BUMN konstruksi belum menunjukkan adanya financial distressed pada kondisi keuangan perusahaannya meskipun tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Tiga tahun berselang berdasar data terakhir laporan keuangan tahun 2017, keempat perusahaan sudah menunjukkan terjadinya kesulitan keuangan. Hasil ini semestinya sudah menjadi red flag (peringatan) bagi perusahaan akan kemungkinan besar terjadinya kebangkrutan.

     Sebagai perusahaan negara disamping memiliki tujuan untuk mencetak laba, juga bertindak sebagai kaki tangan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan publik. Pemerintah akan mengutamakan keterlibatan BUMN dalam setiap pengerjaan proyek, dalam hal ini infrastruktur. Sebagai contoh sebagaimana terlihat dalam hasil z-score, PT. Waskita Karya sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan semenjak tahun 2015. Kondisi ini masih berlanjut hingga akhir 2017, bahkan tidak menunjukkan adanya perbaikan (nilainya semakin kecil). Di sisi lain, pemerintah masih memberikan penugasan proyek kepada PT. Waskita Karya, contohnya seperti pembangunan proyek LRT di Palembang dengan nilai Rp12,5 triliun melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 j.o. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2016.

     Skema yang digunakan adalah design and build dimana pembayaran akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah untuk bagian yang telah siap dibangun. Lalu darimana kira-kira PT. Waskita Karya memperoleh modal kerja? Jawabannya akan terlihat pada Laporan Arus Kas perusahaan. Selama empat tahun terakhir (2014-2017) arus kas dari aktivitas pendanaan perusahaan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh tambahan kas atau dana dari aktivitas pendanaan (pinjaman).Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasional perusahaan bernilai negatif dan semakin besar nilainya dari tahun 2016 hingga 2017, menandakan bahwa perusahaan lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya (besar pasak daripada tiang). Akan tetapi, perlu diketahui sifat bisnis dari perusahaan konstruksi. Umumnya, kas masuk yang diterima oleh perusahaan konstruksi adalah pembayaran atas selesainya pengerjaan proyek, sehingga selama proyek masih berjalan, perusahaan konstruksi akan terus mengeluarkan biaya tetap (seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku), tanpa menerima arus kas masuk.

    Dari sini terlihat bahwa meskipun BUMN mengalami kesulitan keuangan yang ditunjukkan melalui beberapa indikator keuangan, selama konsumennya adalah pemerintah seakan memberikan jaminan bahwa BUMN akan senantiasa going concern atau kecil kemungkinannya untuk bangkrut. Jadi bisa diibaratkan bahwa BUMN akan selalu ada selama negara ini ada.

0 komentar :

Posting Komentar